Prattama
Jakarta-Gubernur DKI Jakarta, Jokowi tak mau menandatangani surat tanggung jawab mutlak dalam proyek pembangunan mass rapid transit (MRT). Menurut Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/4/2013) masalah MRT adalah tanggung jawab BUMD. Sementara Gubernur hanyalah pengawas, tidak bisa mutlak diminta pertanggung jawabannya.
“Misalnya direksinya ‘nunjang palang’ (berbuat seenaknya), terus saya yang tanggung jawab, bener gak seperti itu? Terus saya setiap hari harus ngawasin merrka? Bener gak manajemen seperti itu? Gak kerja dong saya,” ujarnya.
” Masak gubernur suruh tangung jawab mutlak kepada sebuah PT? Kalo semua BUMD minta kayak gitu gmana? Ya kan. Enak dimanajemennya, remuk di saya,” tambahnya.
Jokowi yang tetap enggan untuk menandatangani surat tersebut menyebabkan proyek MRT bisa kembali mengalami kendala. Namun Jokowi bertekad untuk segera mengumumkan pemenang tender agar proyek yang bernilai Rp 15 Triliun ini bisa segera dilaksanakan tahun ini. (rud)
