Kamis, 4 Maret 21

Jokowi Tak Akan Diperiksa dalam Kasus Bansos Kwarda DKI

Jokowi Tak Akan Diperiksa dalam Kasus Bansos Kwarda DKI

Jakarta, Obsessionnews.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus menyelidiki kasus korupsi ‎pengelolaan dana bantuan sosial untuk Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun 2014 dan 2015 yang diduga melibatkan calon wakil gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni.

Sylvi diduga terlibat kasus korupsi penggelapan dana Bansos Pr‎amuka, sebab ia adalah Ketua Kwarda DKI Jakarta. Ia pun sudah dimintai keterangan oleh polisi pada Jumat 20 Januari 2017. Namun kesaksian Sylvi membawa nama Presiden Joko Widodo sebagai orang yang menandatangani dana hibah untuk Kwarda DKI.

Saat dugaan korupsi itu terjadi, Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta yang memiliki kewenangan untuk memutuskan alokasi anggaran daerah untuk Kwarda DKI. ‎

‎Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menyatakan, untuk menyelidiki kasus ini, Polisi memandang tidak perlu sampai memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

‎”Presiden Jokowi, yang saat itu menjabat selaku Gubernur, tidak perlu dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan adanya SK pemberian dana hibah kepada Kwarda DKI Jakarta,” ujar Rikwanto melalui pesan singkatnya, Sabtu (21/1/2017).

Menurutnya, penyelidikan kasus ini hanya difokuskan menyangkut dugaan penyimpangan dana yang sudah mengalir ke Kwarda DKI. Adapun SK dana hibah yang sudah ditandatangani ‎dianggap tidak perlu dipermasalahkan.

“Yang dipersoalkan di sini adalah penggunaan dananya. Bukan pada wilayah SK,” ujarnya. ‎

‎Diketahui, dana hibah tahun anggaran 2014-2015 yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta kepada Kwarda DKI senilai Rp 6,8 miliar. ‎Dana tersebut tersebut untuk operasional Kwarda Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018. Namun polisi mencurigai ada beberapa program tidak berjalan.

Usai menjalani pemeriksaan, Sylvi ‎mengatakan, pihaknya telah melakukan audit internal yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ia juga menyatakan, dana hibah yang tidak terpakai karena adanya program yang tidak berjalan dikembalikan kepada kas daerah Pemprov DKI sebesar Rp 801 juta.‎

“Dari hasil kegiatan kami pada 2014, di sini jelas bahwa sudah ada auditor independen. Jadi, saya sudah punya auditor independen akuntan publik terdaftar. Yang kegiatan ini semua adalah wajar,” kata dia.

Mantan Deputi Pariwisata dan Kebudayaan DKI ini menambahkan, pemberian dana hibah juga berdasarkan persetujuan Joko Widodo, selaku Gubernur DKI Jakarta saat itu. ‎”Saya harus sampaikan dengan bukti jelas supaya semua terang, dana bansos ini berdasarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Nomor 235 tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani pada saat itu oleh Pak Jokowi,” ujarnya.‎ (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.