Jakarta, Obsessionnews – Beberapa menteri Kabinet Kerja diliputi kecemasan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menilai kinerja menteri Kabinet Kerja. Jokowi mengatakan reshuffle (perombakan) kabinet segera diputuskan.
“Reshuffle kabinet bisa saja dalam waktu dekat, bisa saja dalam waktu cepat. Secepatnya,” kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa (11/8/2015).
Menurutnya, kinerja menteri bidang ekonomi paling sering jadi sorotan. Jokowi mengatakan, kalau memang kinerja bawahannya itu tidak beres, ya harus diganti.
“Kalau memang dianggap harus diperbaiki, ya kami koreksi, harus kami perbaiki. Artinya, mungkin harus mengganti menterinya,” ujarnya.
Jokowi mengungkapkan, penilaian terhadap menteri telah lengkap. Dia meyakinkan menilai kinerja menteri secara objektif, bukan atas dasar pemberitaan. “Penilaiannya berbasis kinerja. Tapi (penilaian) itu tidak untuk konsumsi publik,” katanya.
Jokowi tak mempermasalahkan muncul isu reshuffle dari politikus partai politik pendukung pemerintah. “Tiga bulan lalu sudah pada berbicara, tapi kan saya juga tenang-tenang saja,” katanya.
Memang, dalam tiga bulan terakhir berbagai elemen masyarakat gencar mendesak Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Bahkan salah satu parpol pendukung Jokowi, Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendukung dilakukan reshuffle kabinet.
Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh mempersilakan Jokowi mengganti menteri asal partainya jika dinilai kurang efektif dalam kinerjanya.
“Kami tidak masalah, jika ada menteri asal NasDem yang diganti, sebab itu hak prerogatif Presiden,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (25/7/2015).
Surya Paloh menegaskan, jika pergantian kabinet diperlukan saat ini sebagai bentuk perbaikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, maka pihaknya sangat mendukung, meski harus mengorbankan menteri asal partainya.
Kendati demikian, pihaknya memandang bahwa pergantian menteri bukan merupakan cara menyelesaikan permasalahan secara singkat dan bukan obat mujarab memperbaiki segalanya.
“Pergantian ini memang bagian dari penyelesaian masalah, tapi belum tentu bisa menyelesaikan masalah, apalagi secara instan,” ucapnya.
Ia pun meminta kepada partai politik yang kadernya dipercaya duduk di Kabinet Kerja, namun terdampak pergantian oleh Presiden maka tidak perlu marah-marah.
“Jangan kemudian marah. Ini karena awalnya sepakat koalisi tanpa syarat atau tanpa bagi-bagi kursi. Sekali lagi, pergantian menteri merupakan hak prerogratif presiden,” tandas Paloh. (MTV/ant/arh)
