Kamis, 21 Oktober 21

Jokowi Pastikan, Tak Ada Lagi Pimpinan KPK Jadi Tersangka

Jokowi Pastikan, Tak Ada Lagi Pimpinan KPK Jadi Tersangka

Jakarta, Obsessionnews – Nampaknya, setelah dialog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Malaysia, Jumat (6/2), Presiden Jokowi semakin tegas menyikapi perseteruan “KPK vs Polri” termasuk penyelesaian kisruh calon Kapolri.

Kabar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilemahkan semakin kuat, setelah semua pimpinannya dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri‎. Bahkan kabar terakhir pihak Polri sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) atas nama Ketua KPK Abraham Samad beserta wakilnya Adnan Pandu Praja.

Dengan demikian, besar kemungkinan mereka akan ditetapkan sebagai tersangka seperti halnya yang sudah terjadi terhadap Bambang Widjojanto. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya akan memberikan harapan baru untuk menyelamatkan KPK dari upaya kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh Polri.

Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Presiden Jokowi berjanji tidak akan ada penetapan tersangka atasnama Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja. Selain itu, Presiden juga menjamin tidak akan ada penggeledahan di Kantor KPK untuk mencari informasi tentang kemungkinan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pimpinan KPK. “Beliau (Jokowi- red) meyakini dan menjamin tak ada penetapan tersangka baru,” ‎ujar Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Pratikno mengatakan, pesan tersebut disampaikan oleh Jokowi melalui telepon. Sebab, Jokowi sendiri saat ini tengah berada di Malaysia‎ untuk melakukan kunjungan kerja di negara-negara ASEAN. Setelah selesai dari Malaysia Jokowi akan bertolak ke Brunai Darusalam dan Philipina.

Menurutnya, meski Presiden Jokowi tengah berada di luar negeri, ia tetap memantau perkembangan politik, ekonomi dan keamanan Indonesia, tak terkecuali konflik antara KPK Vs Polri. Mantan Wali Kota Solo itu jauh hari kata Pratikno sudah berpesan kepada semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. “Presiden memantau media dan media sosial,” terangnya.

Isu mengenai adanya upaya pelemahan terhadap KPK memang sangat terasa. Bahkan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan, para pegawai KPK berencana melakukan mogok kerja jika semua pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Namun, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno ‎menganggap tindakan itu seperti buruh. “Kaya buruh saja,” cetus Tedjo di kantornya, Jumat (6/2/2015). (Albar)

Related posts