Jakarta, Obsessionnews – Presiden Jokowi meminta PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Dirjen Pajak supaya meningkatkan koordinasi yang solid khususnya untuk mencegah kasus penggelapan pajak dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Presiden Jokowi mengatakan kunci utama penegakan hukum yang efektif terhadap kasus penggelapan pajak dan TPPU adalah sinergi yang baik antar penegak hukum.
“Semua harus betul-betul bekerja secara sinergis di lapangan,” ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/3/2016).
Jokowi berharap jangan sampai ada lagi ego sektoral sehingga terjadi gesekan dalam penegakan hukum dan jangan sampai pula para penegak hukum pajak justru menjadi ketakutan dalam menjalankan tugasnya.
“Libatkan pula BI dan OJK dalam pengawasan sektor-sektor yang rawan dalam TPPU baik yang berkaitan dengan narkoba, illegal trading, dan transfer pricing,” pinta Jokowi.
Agenda ratas kali ini membahas pencegahan, pengawasan terhadap TPPU dan penggelapan pajak. Jokowi ingin agar dilakukan langkah konkrit mengintegrasikan sistem pelaporan dan analisis transaksi keuangan dengan laporan pajak.
“Dan pengawasan akan jauh lebih mudah apabila profiling data nasabah dengan wajib pajak dapat diintegrasikan,” katanya. (Has)
