Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Jokowi memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy guna memintanya mengklarifikasi soal kebijakan full day school atau pemadatan jam belajar menjadi minimal delapan jam per hari yang belakangan menuai polemik.
“Nanti kami klarifikasi. Sabar dulu. Tahun ajaran baru kan masih cukup lama,” ujar Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Muhadjir berpendapat, penjelasan mendetail perlu ia sampaikan sebab muncul anggapan kebijakan ini akan mematikan kegiatan belajar mengajar tambahan seperti Madrasah Diniyah dan pondok pesantren.
Usai bertemu Jokowi, Mendikbud mengakui menerima sejumlah arahan langsung dari Kepala Negara menyangkut kebijakan ini. Berdasarkan arahan tersebut, dirinya memastikan akan merombak kebijakan ini sebelum diterapkan pada tahun ajaran baru 2017/2018.
“Arahan Presiden ada lah. Pasti akan kami benahi toh. Ini kan, juknis (petunjuk teknis) belum di susun. Saya ini juga tadi sudah berkoordinasi seluruh staf dari Kemendikbud dan Kemenag untuk mengatur petunjuk teknisnya. Pokoknya bertahap lah,” katanya.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menegaskan, kebijakan memadatkan jam belajar di hari biasa dan meliburkan kegiatan belajar mengajar pada Sabtu berdasarkan perhitungan beban kerja guru 40 jam per minggu.
Meski demikian, Muhadjir akan membenahi kebijakan itu. Ia menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk menyusuk petunjuk teknis.
Sebab, kebijakan itu dibuat pada dasarnya bertujuan memperkuat pembangunan karakter termasuk sektor agama. Dalam realisasinya, sekolah dapat bekerja sama dengan madrasah, masjid, gereja, pura, sanggar kesenian, hingga pusat olahraga. (Has)
