Jakarta, Obsessionnews.com – Pidato KH Ma’ruf Amin di Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur pada Mei 2017, rupanya membuai Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kiai Ma’ruf yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah berpidato soal konsep ekonomi syariah.
Dalam ceramahnya Kiai Ma’ruf antara lain mengatakan, bahwa ekonomi syariah dapa tmenjadi pilihan alternatif untuk masyarakat muslim kelas menengah karena bisa menjawab kebutuhan berekspresi dan berekonomi, dan juga dapat menjawab sisi kebutuhan spiritual.
Baca juga:
Jokowi: Indonesia Rumah Semua Agama
Petuah Ibunda kepada Jokowi: Mengabdi untuk Bangsa, Meraih Ridha Allah
Jokowi Bekerja Cepat untuk Rakyat
Jokowi Pertaruhkan Jabatan untuk Perbaikan Bangsa
Jokowi Minta Prabowo Tak Asal Tuduh Soal Penegakan Hukum
Jokowi Ingin Bawa Indonesia Maju dengan Optimisme
Gagasan ekonomi umat dari Kiai Maruf kembali hangat diperbincangkan menyusul terpilihnya dia sebagai cawapres Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019. Jokowi menilai pendampingnya itu sosok yang punya pengetahuan luas di bidang ekonomi. Bersama Kiai Maruf, Jokowi berjanji akan memperkuat ekonomi umat.
“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, kita harus mengatasi masalah kemiskinan kesenjangan dengan memperkuat ekonomi umat,” kata Jokowi dalam pidatonya di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Agustus 2018.
Senada dengan Jokowi, menurut Kiai Ma’ruf, jumlah kelas menengah muslim kini makin meningkat. Dia mengatakan, secaraekonomi,kelas ini telah terpenuhi kebutuhan pokoknya, tapi mereka terus mencari sarana untuk mengekspresikan kebutuhan spiritualnya.
“Ekonomi syariah yang bersumber dari ajaran Islam dapat membawa lebih banyak keadilan ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Memperkuat ekonomi umat, tampaknya menjadi cita-cita Presiden Jokowi. Dan cita-cita itu segera diwujudkannya saat Presiden Jokowi meluncurkan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 27 Juli 2018. Peluncuran itu sekaligus meresmikan pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).
KNKS dibentuk pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan potensi dan menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia.
Presiden Joko Widodo memimpin langsung KNKS ini dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi wakilnya. Dewan Pengarah diisi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Selain itu juga ada, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan UKM AA Gede Ngurah Puspayoga, Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua LPS Halim Alamsyah dan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin.
KNKS mendapat amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan. KNKS berperan pula untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara para regulator, pemerintah, dan industri keuangan syariah untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Mimpi yang Jadi Nyata
Mimpi umat Islam dalam memperjuangkan ekonomi syariah di Indonesia menjadi kenyataan. Hadirnya peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah sudah lama ditunggu umat Islam. Perkembangan ekonomi syariah yang selama inihanya berkutat pada share market 5 persen saja dinilai tidak sebanding dengan jumlah 225 juta penduduk Indonesia yang mayoritas adalah Muslim.
Adanya KNKS, umat memiliki harapan kepada pemerintah untuk mendapatkan dukungan secara total.Pemerintah kini tak lagi alergi dengan kata dan istilah “syariah” dalam ekonomi. Apalagi negara-negara sekuler seperti Inggris, Prancis dan negara Eropa saja sudah mengembangkan lebih jauh dengan nama “Islamic Finance”. Negara-negara tersebut kini memperoleh manfaat yang sangat besar sebagai dampak pengembangan ekonomi tersebut.
Baca juga:
Kisah Cinta Jokowi dan Kaum Santri
Jokowi Bersih dari Korupsi dan Pelanggaran HAM
Berhasil Melobi DPR Bukti Jokowi Piawai Berpolitik
Kinerja Jokowi Memuaskan Rakyat
Hadapi Debat, Jokowi Punya Keunggulan Sebagai Petahana
Soal ini Presiden Jokowi juga pernah menyatakan bahwa potensi pembangunan bisnis syariah di Indonesia sangat besar.Bukan hanya di bidang perbankan, melainkan juga di sektor asuransi, pariwisata, maupun kuliner. Ekonomi syariah di Indonesia, menurutnya, harus dapat berkembang lebih besar dan cepat. Apalagi, Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia.
Concern Presiden Jokowi terhadap ekonomi syariah nampak saat KNKS benar-benar menyiapkan langkah-langkah strategisnya. “Kami sangat serius menggarap potensi ini. Saya melihat angka-angkanya menunjukkan peningkatan,” kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, aset perbankan syariah terus meningkat pada tahun lalu, yaitu tercatat Rp 435 triliun atau 5,8 persen dari total aset perbankan Indonesia. Selain itu, angka pemanfaatan pasar modal syariah juga diklaim membaik. “Indonesia adalah penerbit terbesar international sovereign sukuk, 19 persen pangsa pasar Indonesia dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara lain,” ujarnya.
Dalam ekonomi syariah, Jokowi meminta agar Indonesia tidak hanya menjadi target pasar. Dalam data yang diterimanya, 41,8 persen pembiayaan syariah sebagian besar digunakan untuk konsumsi. Sedangkan untuk modal kerja dan investasi masing-masing baru mencapai 34,3 persen dan 23,2 persen.
Padahal, kata Jokowi, ada banyak potensi yang bisa dikembangkan, misalnya dari industri fashion busana muslim, industri makanan halal, farmasi, dan pariwisata, sehingga Indonesia sudah seharusnya menjadi penggerak utama ekonomi syariah dunia.
Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki tingkat konsumsi makanan halal terbesar di dunia. Indonesia juga masuk ke dalam 5 besar negara dengan konsumsi produk obat-obatan dan kosmetik halal terbesar di dunia. Dalam konsumsi busana muslim, Indonesia merupakan pasar terbesar kelima di dunia.
Sedangkan dalam ekonomi pariwisata, Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah kunjungan turis terbanyak dari anggota OKI. Karena itu, Jokowi menilai potensi sektor pariwisata masih sangat menjanjikan.
“Pengeluaran wisatawan muslim 2016 mencapai US$ 169 miliar atau 11,8 persen dari pengeluaran wisata global,” ucapnya.
Keseriusan Jokowi dinilai banyak pihak sebagai bukti keberpihakannya kepada umat Islam. Maka tak heran jika pilihan sosok cawapres Jokowi jatuh kepada Kiai Ma’ruf yang diharapkannya dapat membantu memperkuat ekonomi Islam selama jalannya pemerintahan nanti.
Kiai Ma’ruf tentu bukan sosok asing di sector keuangan dan ekonomi Syariah. Menjabat sebagai ketua MUI, Kiai Ma’ruf juga menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional. Di sisi akademik, dia merupakan profesor atau guru besar bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.Pada 2012, Ma’ruf pernah menerima gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.
Harapan Jokowi memperkuat ekonomi syariah sejalan dengan ide-ide Kiai Ma’ruf. Tak lama setelah dipilih Jokowi untuk mendampinginya di Pileg 2019, Kiai Ma’ruf mengaku jika nanti diberi amanah rakyat untuk memimpin Indonesia akan mengutamakan program ekonomi keumatan.
Kiai Ma’ruf berkeinginan agar Indonesia tidak melulu mengandalkan impor dalam memenuhi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Melainkan, memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang dimiliki negara untuk kemakmuran rakyat. (Imam Fathurrohman)
Artikel ini dalam versi cetak telah dimuat di Majalah Men’s Obsession Edisi Januari 2019 dengan judul “Perkuat Ekonomi Umat dengan Ekonomi Syariah”
