Jakarta, Obsessionnews – Presiden Jokowi mengaku sering kali mendapatkan data yang berbeda dari tiga instansi pemerintah, yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian. Hal ini membuat Presiden kesulitan dan ragu dalam mengambil kebijakan.
“Contoh data mengenai misalnya produksi beras kita beda-beda semua. Bagaimana saya akan memutuskan tidak impor beras,” ujar Jokowi dalam acara pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Jokowi mengatakan, salah satu kunci kemenangan di era kompetisi antar negara adalah memiliki data dan informasi yang akurat dan berkualitas yang benar-benar mencerminkan keadaan sesungguhnya di lapangan. Tapi ia heran sejak menjabat Presiden, tiga instansi itu selalu menyodorkan data yang berbeda-beda.
“Setiap kita mengambil kebijakan, memformulasikan kebijakan, mengambil keputusan baik di sini maupun di lapangan itu ada data dan informasi yang betul-betul kita pegang,” kata Jokowi.
Karena itu, Presiden menginstruksikan BPS sebagai lembaga tunggal yang berperan menyediakan data. Akan tetapi BPS diminta meningkatkan kualitas kerja, bukan pada orientasi mencari proyek. Sensus ekonomi 2016, kata Presiden, bukan tugas yang mudah bagi BPS apalagi dengan mulai menjamurnya bisnis berbasis online.
“Fokuslah pada hasil yang ingin kita dapat, yakni potret yang akurat dari kondisi dan potensi ekonomi dari wilayah yang paling kecil di pedesaan, kecamatan, kota, kabupaten dari usaha mikro kecil menengah, besar. Potret harus kita dapatkan,” ucap Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi memberi ucapan selamat kepada 340 ribu petugas BPS dan tenaga pendukung survei untuk melakukan sensus ekonomi 2016. Petugas lapangan ini akan mulai bekerja pada 1 hingga 31 Mei 2016 dengan tersebar di 81.789 desa dan kelurahan.
“Kepada seluruh kementerian, lembaga terkait instruksikan untuk mendukung penuh keberhasilan survei ini, juga pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota,” pinta Presiden. (Has)
