Jakarta, Obsessionnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanfaatkan dana ‘tertidur’ yang berasal dari beberapa lembaga jaminan sosial, kesehatan maupun pensiun untuk mensejahterakan buruh. Seperti dana Rp 180 triliun dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Maka ini yang nanti kita bicarakan untuk pimpinan buruh, skema paling baik seperti apa. Sehingga uang-uang itu jadi dana produktif bukan disimpan,” ujar Jokowi dalam Kongres VII Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, di Asrama Haji, Jakarta, Senin (4/5/2015).
Jokowi mengatakan selama ini dana sebesar itu tidak produktif karena hanya selisih 5 persen yang dimanfaatkan untuk perumahan. Ke depan Ia akan peruntukan sekitar 40-50 persen guna membangun infrastruktur perumahan bagi buruh.
“Ini perubahan yang segera akan kita lakukan, sehingga nantinya uang Rp180 triliun bisa dipakai. Ke depannya bisa 40-50 persen untuk siapkan perusahaan bagi para buruh,” katanya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih perlu melakukan diskusikan dengan buruh untuk mencari mekanisme bagaimana memanfaatkan dana tertidur supaya bisa menjadi produktif.
“Butuh terobosan seperti itu kalau kita ingin bahwa manfaat dana itu harus ada,” ucap Kepala Negara.
Jokowi juga akan membangun fasilitas di kawasan industri. Misalnya, fasilitas transporasi dan kesehatan di kawasan industri. Akan tetapi menurut dia perlu ada regulasi sebagai payung hukum untuk merealisasikan program tersebut.
“Ini harus jadi kewajiban, sehingga beban dari rumah ke tempat kerja bisa dikurang. Sebab, beban dari rumah ke tempat kerja yang pernah saya hitung, karena lebih sebulan sampai Rp400-Rp600 ribu. Ini bisa terkurangi,” lanjutnya.
Diakuinya bahwa rencana menggunakan dana ‘tidur’ ini sudah disampaikan pada waktu pertemuan dengan perwakilan buruh di Istana Negara beberapa waktu lalu. Saat itu buruh mengeluhkan banyak persoalan, seperti kelayakan upah, jaminan kesehatan kepada presiden.
“Yang semuanya sudah berikan aspirasinya kepada saya. Baik pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, pemberian jaminan kesehatan lewat KIS, dan juga saya sampaikan saat itu bagaimana sebaiknya dana yang ada di badan-badan kita, di lembaga pemerintah yang seharusnya bisa dipakai,” pungkasnya. (Has)
