Jakarta, Obsessionnews – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono menyiratkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ternyata merupakan institusi yang paling seksi bagi setiap rezim Pemerintahan yang berkuasa untuk menempatkan para mantan relawan, tim sukses dan elite parpol pendukung yang tidak punya pekerjaan tetap alias under employment hanya untuk sekedar meyambung hidup saja.
“Selain relawan, tim sukses dan elite parpol, BUMN dijadikan oleh penguasa sebagai tempat untuk menampung oposisi kacangan, elite politik oposan berkelas kacung,” tandas Arief Poyuono dalam pesan BBM-nya kepadaObsessionnews.com, Jumat (20/3/2015).
Poyuono menegaskan, FSP BUMN Bersatu juga menilai seleksi yang dilakukan dalam pemilihan direksi dan komisaris BUMN tidak transparan. Pasalnya, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tidak jelas serta tak diumumkan ke publik. “Tidak seperti BUMN Negara tetangga seperti Temasek dan Khasanah yang sudah berkelas dunia,” tuturnya.
“Kalau memang kita punya keinginan mengelola BUMN dengan baik, sebaiknya untuk posisi direksi atau komisaris diumumkan di koran dan Lelang jabatan sehingga terjadi kompetisi yang sangat bagus, dan mendapatkan orang orang yang punya kompetensi dan Kemampuan untuk memanajemeni perusahaan BUMN,” harapnya.
Dengan diumumkan ke publik, jelas Poyuono, proses seleksi para pejabat tinggi perusahaan plat merah tersebut dapat dilakukan dengan benar. Dengan demikian, akan diperoleh orang-orang yang memiliki kemampuan menduduki posisi strategis tersebut. “Sehingga kita melakukan head hunter-nya dengan benar. Artinya, kita akan peroleh orang yang capable untuk menduduki direksi BUMN,” jelasnya.
Menurut Poyuono, Jokowi ternyata tidak hanya menempatkan orang-orang partai politik dalam jajaran komisaris di dua perbankan BUMN Negara yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BNI (Persero) Tbk, tetapi Jokowi juga ditengarai sengaja menempatkan oposisi kacangan yang dianggap oleh Jokowi sebagai orang-orang yang dinilai kritis terhadap kebijakan pemerintahannya untuk ditempatkan dalam jajaran komisaris untuk membungkam kekritisan oposisi ‘kacangan’ tersebut.
“Contohnya adalah Rizal Ramli dan Revrisond Baswir. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BNI ternyata nama kedua tokoh itu ternyata masuk di jajaran Komisaris BNI. Kendati demikian, FSP BUMN Bersatu berharap, para direksi perbankan plat merah yang baru dapat membongkar dugaan korupsi dan mark-up terhadap pemberian kredit elit politik dan kerabat para petinggi di masa pemerintahan SBY. Karena menurut laporan, ada dugaan mereka itu kreditnya macet semua dan banyak proyek yang fiktif,” bebernya.
FSP BUMN Bersatu juga mengimbau kepada stake holder BUMN terutama para pekerja BUMN untuk mengawasi mereka. “Jangan sampai aset-aset BUMN dikorup yang berakibat BUMN tempat pekerja BUMN bekerja, jadi bangkrut atau dilikuidasi. Para Pekerja BUMN harus berani melaporkan apabila ada kejangggalan kebijakan Direksi dan Komisaris BUMN yang merugikan BUMN dan laporkan ke KPK!” seru Poyuono.
Selain kredit macet, ia pun berharap penunjukan jajaran direksi yang baru dapat membongkar dugaan proyek-proyek fiktif di bank pelat merah tersebut. Poyuono mengakui selama ini Rizal Ramli dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintahan. Demikian juga Revrisond Baswir selama ini sebagai pengamat ekonomi kerakyatan dari UGM dinilai kritis.
Karena itu, penempatan Rizal Ramli dan Revrisond Barwir sebagai komisaris diharapkan tidak membungkam kekritisan dan mematikan perjuangannya membela rakyat kecil seperti yang dilakukannya selama ini. (Asma)
