Jakarta – Pengamat Politik dari Universias Indonesia (UI) M Budyatna menilai, usulan PKB kepada Jokowi untuk memasukkan 10 kadernya sebagai menteri adalah usulan yang tidak perlu diindahkan sama sekali. Kemenangan Jokowi, menurutnya, tidak ada kaitannya dengan bergabungnya PKB dalam koalisi, karena tanpa PKB pun Jokowi bisa memenangkan Pilpres 2014.
“Itu usulan yang sama sekali tidak perlu diindahkan. Memangnya PKB sudah berbuat apa sampai berani meminta jatah 10 mentri?Tanpa PKB pun Jokowi bisa menang kok, jadi tidak usah mengada-ada bahwa kemenangan Jokowi karena mereka berhasil mengkapitalisasi pernyataan Wasekjen PKS Fahri Hamzah tentang santri. Memangnya PKB bisa apa? Memang kualitas kader mereka super sehingga minta 10 menteri?” ujar Budyatna ketika dihubungi wartawan, Rabu (6/8/2014).
Ia pun menyarankan Jokowi untuk tidak mengakomodir orang-orang yang sudah tersangkut dalam kasus-kasus korupsi selama karena hanya akan menjadi beban bagi roda pemerintahannya nanti dan akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepadanya. Pemerintahan mendatang yang dipimpin Jokowi adalah pemerintahan rakyat sehingga pilihan menteri pun harus menjadi pilihan rakyat. Jokowi harus benar-benar memeriksa latar belakang para menterinya berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat.
“Yah seperti Muhaimin dan Helmi Faisal yang dari PKB itu kan dari pemerintahan sekarang juga sudah bermasalah dengan kasus korupsi, juga Marwan Jafar yang plagiat itu, jangan lagi mereka dibawa dalam roda pemerintahan meski mereka adalah kader anggota partai koalisi. Jokowi harus bisa menolak mereka karena kalau mereka dimasukkan akan merepotkan. Begitu juga dengan kader-kader PDIP yang mungkin dicalonkan, kalau bermasalah yah harus ditolak. Mereka yang bermasalah ini seharusnya mundur saja dan tidak usah memaksa jadi menteri,” tegasnya.
Menurut Budyatna, Jokowi harus belajar dari pengalamannya menjadi gubernur DKI karena salah menempatkan orang yang bersamalah seperti Mantan Kepala Dinas Perhubungan, dirinya pun disangkut-sangkutnya dengan kasus korupsi pengadaan busway bekas berkarat. ”Itu mantan Kadishub, Udar Pristono kan jadi beban dia. Kasishub yang korupsi, dia ikut kena getahnya. Jangan sampai itu terulang juga hanya karena mau mengakomodir para pendukung yang bermasalah,” imbuhnya.
Jokowi diharapkan juga tidak mengambil ketua-ketua umum partai menjadi menteri-menterinya karena nanti kementerian hanya akan dijadikan lumbung uang bagi partai politik dan kegiatan politik menteri-menteri tersebut. Masyarakat, menurutnya, akan mengawal secara aktif kinerja para menteri sehingga diharapkan tidak ada lagi menteri menggunakan lembaga yang dipimpinnya sebagai mesin pencari uang bagi kegiatan politiknya.
“Kita kan sudah lihat ketua umum yang jadi menteri menjadikan kementeriannya menjadi ATM, makanya jangan diambil ketua-ketua umum partai itu karena akan jadi masalah juga buat Jokowi nantinya. Harusnya bisa mencontoh Surya Paloh dan Megawati yang tidak mau menjadi menteri. Jokowi dengan demikian menjadi tenang menjalankan tugas sebagai presiden tanpa harus berpikir ikut-ikutan menjadi ketua umum seperti yang dilakukan SBY sekarang. Politik pun menjadi lebih sehat,” tuturnya.
Sementara untuk Puan Maharani yang juga anak kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi nampaknya tidak bisa mengelak untuk menempatkannya menjadi menteri, tetapi hendaknya Puan jangan diberikan posisi yang strategis. ”Untuk Puan kasih saja Menteri perawan atau Peranan Wanita, jangan menteri-menteri strategis lah. Bagaimanapun kepentingan rakyat harus didahulukan,” tandas Budyatna.
Jokowi pun disarankan nanti ketika kabinet sudah berjalan untuk tidak segan-segan mengganti para menterinya yang hanya duduk di kursi, tandatangan dan terima setoran saja, tanpa mau turun ke bawah untuk mendengar langsung permasalahan rakyat dan kebutuhan rakyat. ”Kalau ada menteri tidak pernah turun ke bawah melihat kebutuhan dan kepentingan rakyat, maka ganti saja. Jangan lagi ada menteri berkunjung ke daerah hanya menemui bupati, walikota atau gubernur saja!” serunya.
Terakhir, lanjutnya, Jokowi harus berani mengedepankan kepentingan rakyat meski harus berlawanan dengan DPR sekalipun. Karena dirinya yakin dengan dukungan rakyat jika Jokowi dan para menterinya berjuang untuk rakyat, maka dukungan akan diberikan oleh rakyat sepenuhnya. ”Rakyat akan menyerbu DPR kalau Jokowi yang berjuang untuk rakyat dipersulit, demikian juga sebaliknya kalau Jokowi ngaco, maka rakyat akan menyerbu Istana,” tandasnya.
Oleh karena itu, sebaiknya Presiden terpilih Jokowi jangan mengangkat pimpinan partai politik– apalagi ketua umum– untuk menjadi menteri. Pasalnya, menteri yang merangkap jadi pimpinan partai cenderung lebih konsentrasi untuk mengurusi partainya ketimbang memikirkan kepentingan rakyatnya. Mengingat pula, selama ini sudah banyak pimpinan partai yang bermasalah dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersandung kasus korupsi. Akibatnya, waktu mereka akan tersita dan dihabiskan hanya untuk menyiapkan diri dari bidikan KPK.
Sebagai contoh, ketua umum PPP Suryadharma Ali tersita waktunya akibat sebagai Menteri Agama yang diperiksa dan ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja (Menakertrans) yang diperiksa KPK terkait keterlibatannya dalam dugaan suap di Kementeriannya, proyek Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID). Belum lagi dugaan keterlibatan Muhaimin dalam kasus ‘kardus durian’.
Lebih fatal lagi, Presiden PKS saat itu Luthfi Hasan Ishaaq yang ditahan KPK dan akhirnya divonis 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider kurungan 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Oleh karena itu, Jokowi harus waspada jika mengambil menteri yang merangkap menjadi pimpinan partai. Sebab, sudah menjadi rahasia umum, kalau kementerian bisa dimanfaatkan sebagai ATM mesin uang dalam memenuhi dana partai serta dijadikan lahan memberi proyek bagi kader partai di daerah-daerah maupun di pusat.
Jokowi Harus Penuhi Janjinya Susun Kabinet Profesional
Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syarief Hidayat mengingatkan Jokowi jika benar-benar resmi dilantik menjadi presiden untuk melaksanakan janji-janjinya dengan menyusun kabinet profesional atau zaken cabinet. Hal ini untuk memerkuat sistem presidensil yang sudah dipilih untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
“Upaya pembaruan praktek presidensil sebenarnya sudah dimulai pada pemilu 2004 lalu melalui Pilpres secara langsung.Tapi itu belum sempurna karena pembeda antara sistem presidensil dan parlementer adalah ada pemilihan para menteri-menteri, yang masih didominasi parpol, maka tidak akan ada penguatan sistem presidensil,” tegas Syarief kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/8).
Karena itu kata Syarif, Jokowi harus bisa konsisten dengan janjinya dengan melakukan pembaruan kabinet. “Masalahnya memang terletak pada seberapa jauh Jokowi kuat Ketika harus berhadap dengan partai pengusung karena tidak ada yang namanya dukungan itu gratis,” ujarnya.
Syarif melihat Jokowi akan kompromi dengan mengakomodir orang-orang parpol yang memang memiliki track rekord profesional. “Saya rasa kompromi akan dilakukan oleh Jokowi dengan mengambil orang-orang yang memiliki karier profesional yang juga menjadi kader partai koalisinya,” tambah Syarif.
Selain itu, Jokowi diminta tidak mengakomodir orang-orang bermasalah seperti diberitakan selama ini. Misalnya bendahara umum DPP PDIP, Olly Dondokambei yang terlibat dalam beberapa kasus korusipsi Hambalang, Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar dalam kasus suap kardus durian di Kemenakertransi, Helmi Faisal Zaini terkait korupsi PDT di Papua, mantan tersangka kasus korupsi di kementrian kelautan dan perikanan Rochmin Dahuri dan lain-lain. (Ars)
