Jumat, 12 Agustus 22

Jokowi Instruksikan Pengadaan Barang Jasa Dipercepat

Jokowi Instruksikan Pengadaan Barang Jasa Dipercepat

Jakarta, Obsessionnews – Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam pertemuan itu presiden kembali menginstruksikan supaya proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus dipercepat. Untuk itu, presiden meminta supaya kendala teknis pada kementerian lembaga yang menjadi penghambat harus segera dibereskan.

Seperti di internal LKPP sendiri hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan percepatan, antara lain adalah mengoptimalkan penggunaan e-catalogue, membuat prosedur yang lebih sederhana tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan.

“Arahan dari Pak Presiden jelas. Pertama meminta percepatan pengadaan barang dan jasa terus dilakukan, dipercepat lagi. Yang kedua, tidak boleh mengorbankan kualitas,” ujar Menteri PPN, Andrinof usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/7/2015).

Andrinof mengatakan masalah-masalah tersebut secara teknis itu bisa dijawab, misalnya dengan e-catalogue di mana di dalamnya termuat aspek dari barang, harga dari barang, merk-nya, serta produsennya.

“Jadi sebetulnya jalannya sudah terlihat. Ini ada penegasan saja,” katanya.

Menurut dia, jumlah pengadaan barang/jasa yang sudah menggunakan e-catalogue, baru kira-kira 30%, sekitar Rp 300 triliun. Inilah, katanya perlu ditingkatkan, potensinya bisa sekitar Rp 800 triliun-Rp 1.000 triliun yang bisa dilakukan melalui LKPP atau melalui e-catalogue.

Rendahnya penggunaan e-catalogue itu, lanjut Andrinof, karena memang ada persoalan, di antaranya aturan-aturan yang memang masih harus diperbaiki, misalnya aturan keuangan, aturan pembayaran.

Kemudian juga khususnya di pemerintahan daerah, diperlukan penyederhanaan-penyederhanaan yang membuat pelaksana atau penanggungjawab itu bisa melakukan lebih leluasa tetapi tetap bertanggungjawab.

“Kemudian juga untuk UU sendiri akan disiapkan, misalnya kalau itu terkait dengan UU, revisi apa yang diperlukan. Misalnya UU APBN yang berlaku setiap tahun, yang perlu diperbaiki di sana atau disesuaikan,” papar Andrinof. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.