Jakarta, Obsessionnews.com – Ketika berkampanye pada Pilpres 2014, Joko Widodo (Jokowi) berjanji secara lisan tidak akan bagi-bagi kekuasaan. Jokowi juga berjanji tidak akan membolehkan rangkap jabatan menteri dan sekaligus ketua umum (ketum) parpol.
Pengamat politik Muchtar Effendi Harahap mengungkapkan, semula Jokowi mencoba konsisten dan konsekuen atas janji lisan ini. Tetapi, setelah ada tekanan kuat dari legislatif, Jokowi kemudian mengalah dan berubah sikap mengabaikan janji tersebut.
“Jokowi mulai mengambil kebijakan dengan tujuan agar kekuasaannya efektif bisa lanjut. Kalau perlu dua periode. Kebijakan ini tidak mempertimbangkan prinsip efisien, yang penting efektif, bahkan non demokratis,” kata Muchtar ketika dihubungi Obsessionnews.com, Rabu (17/1/2018).
Karena Jokowi ingin kekuasaannya efektif tanpa keruntuhan di perjalanan, ujar ketua Tim Studi Network for South East Asian Studies (NSEAS) ini, maka kekuasaan itu dibagi-bagi bukan saja kepada parpol pendukung saat Pilpres, tetapi juga kepada parpol-parpol berseberangan seperti Golkar dan PAN. Semakin banyak parpol memperoleh kekuasaan dalam bentuk jabatan menteri atau semacamnya, Jokowi semakin mendapat dukungan politik dari legislatif dan parpol-parpol.
Itulah sebabnya, tutur Muchtar, Jokowi tidak mencopot Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, karena Airlangga pemegang kekuasaan tertinggi dan pengendali perilaku Golkar dalam politik kekuasaan negara.
Masalahnya, kata Muchtar lagi, adalah Jokowi tidak menepati janji atau ia tergolong ingkar janji. Apa risiko Jokowi ingkar janji?
“Secara hukum positif tidak ada. Yang ada hanyalah sanksi moral dan politik dari parpol. Paling berisiko terhadap elektabilitas di mata publik,” tandasnya.
Jokowi melakukan reshuffle jilid III pada Rabu (17/1/2018) pagi. Jokowi melantik Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial di Istana Negara, menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon gubernur Jawa Timur.
Yang mengagetkan Jokowi tidak mencopot Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Dengan demikian hingga saat ini Airlangga satu-satunya menteri yang merangkap sebagai ketum parpol.
Sebelumnya pada reshuffle jilid II tanggal 27 Juli 2016 Jokowi mengangkat Ketum Partai Hanura Wiranto sebagai Menko Polhukam, menggantikan Luhur Binsar Pandjaitan. Tak lama setelah menjadi menteri, Wiranto melepas jabatannya sebagai Ketum Hanura. (arh)
