Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Jokowi meminta supaya dalam pembentukan Undang-undang Pemilu ke depan tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek, namun harus dipastikan UU Pemilu tersebut bisa menjamin proses demokrasi yang berjalan secara jujur dan adil.
“Saya minta rumusan pasalnya juga jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas RUU Pemilu di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/9/2016).
Presiden Jokowi memimpin ratas dengan melibatkan para stakeholders terkait guna mensinkronkan tiga UU penyelenggaraan pemilu yakni UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pileg dan UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres.
Ratas tersebut untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013 yang menyatakan pemilihan umum anggota DPR, DPD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 akan dilaksanakan secara bersamaan.
Jokowi mengatakan perubahan UU Pemilu adalah sebuah keniscayaan yang sejalan dengan adanya dinamika perubahan sistem ketatanegaraan serta dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Presiden mencatat sejak reformasi bergulir, sudah beberapa kali dilakukan perubahan terhadap UU Pemilu bahkan tiap menjelang pemilu baik itu pemilihan anggota legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden.
“Untuk itu, saya minta dalam RUU Pemilu yang diusulkan pemerintah substansinya harus betul-betul menyederhanakan, menyelaraskan tiga UU yang sebelumnya terpisah,” pinta Presiden.
“Saya juga ingin menekankan agar semangat pembentukan UU pemilu baru ini bukan hanya semata-mata menindaklanjuti keputusan MK melainkan juga melakukan penyempurnaan yang sifatnya substansial,” tambahnya.
Berdasarkan praktek pemilu sebelumnya, baik dari teknis penyelenggaraan, tahapan pemilu, tata kekola penyelenggaraan pemilu sampai dengan pencegahan praktik politik uang. Karena itu, menurut Jokowi perlu diambil langkah-langkah penyempurnaan supaya pemilu yang akan datang bisa semakin berkualitas dan baik.
“Saya juga mengingatkan ini bisa menjadi instrumen menyederhanakan sistem kepartaian, mewujudkan lembaga perwakilan yang lebih akuntabel serta memperkuat sistem presidensialisme,” ucap Jokowi.
“Untuk itu, pilihan mengenai sistem pemilu ambang batas parlemen, sistem pencalonan presiden dan wakil presiden, penataan daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi harus betul-betul dikalkulasi secara matang sehingga bisa menghadirkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel,” imbuh dia. (Has)
