Jakarta – Presiden Jokowi mendorong penanganan kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Komjen (Pol) Budi Gunawan berjalan secara transparan dan terbuka sehingga bisa mengungkap fakta yang sesungguhnya. Dia menegaskan tidak boleh ada upaya kriminalisasi diantara sesama aparat penegak hukum.
“Sekali lagi proses hukum harus transparan, harus terang dan jangan ada sampai kriminalisasi,” ujar Jokowi dalam jumpa persnya di Istana Merdeka Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Semula, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka atas kepemilikan rekening tidak wajar tidak lama setelah namanya diusulkan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi. Tidak lama kemudian Bareskrim Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka kasus keterangan palsu di sidang MK.
Hal Inilah sebagai pemicu keretakan hubungan kedua lembaga. Presiden pun angkat bicara. Minggu (25/1/2015) malam presiden mengundang sejumlah tokoh nasional di Istana Kepresidenan. Presiden meminta masukan dari para tokoh untuk menghentikan perseteruan yang terjadi.
“Setelah beberapa kali kita Mendapat masukan dan fakta-fakta meskipun juga belum penuh, belum banyak,” tutur Presiden didampingi para tokoh.
Presiden mengundang tujuh tokoh nasional, namun hanya enam yang bersedia datang ke istana mereka adalah mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Guru Besar UI Hikmahanto Juwana, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, dua mantan Komisioner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana. Sementara Syafii Maarif berhalangan.
Presiden ingin KPK dan Polri meningkatkan kerjasama dalam bidang pemberantasan korupsi sebaliknya menghindari konflik antar lembaga seperti yang terjadi saat ini. Kedua lembaga juga diminta menjaga kewibawaan sebagai penegak hukum bersama Kejagung dan Mahkamah Agung.
“Institusi KPK dan Polri harus jaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum termausk Kejagung daa MA, oleh karen itu jangang ada kriminalissi,” tegas Jokowi. (Has)
