Jakarta, Obsessionnews – Dana Aspirasi (DA) sebesar Rp20 miliar per anggota DPR atau total Rp11,2 triliun untuk 560 anggota DPR sudah disetujui di rapat paripurna DPR, Selasa (23/6/2015). Namun kabarnya, Presiden Jokowi akan menolak Dana Aspirasi tersebut.
Menurut mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Laode Ida, sikap penolakan Jokowi terhadap Dana Aspirasi perlu diapresiasi. “Jika benar berita yang menyatakan Presiden Jokowi bersikap menolak usulan Dana Aspirasi atau apapun namanya dari DPR, maka sungguh harus rupanya diapresiasi tinggi,” ungkapnya kepada obsessionnews.com, Rabu 24/6/2015).
Menurut Laode, ternyata Jokowi masih memiliki nurani nasionalisme ke-Indonesiaan yang kuat, tak ingin menyetujui suatu program yang hanya akan lebih menguntungkan para anggota DPR, tak ingin berlawanan dengan aspirasi rakyat bangsa dari seluruh nusantara, dan termasuk bersikap antisipatif terhadap kemungkinan penyalahgunaan dana APBN oleh oknum politisi dari Senayan.
“Karena jika Dana Aspirasi disetujui, maka bukan mustahil Jokowi akan dianggap hanya fokus membangun pulau Jawa yang luasnya hanya 6 persen dari total luas wilayah negara ini. Soalnya, 55 persen anggota DPR dari mewakili rakyat di pulau Jawa sehingga niscaya akan kian tampak kesenjangan antar wilayah. Jawa akan kian maju, sedangkan luar Jawa akan kian tertinggal,” tuturnya.
Menurutnya, Jokowi adalah Presiden seluruh rakyat dan wilayah NKRI, tak boleh menyetujui suatu rencana kebijakan anggaran yang berpotensi untuk memecah belah bangsa hanya karena ambisi subyektif sejumlah politisi.
“Perlu dicatat, dan ini saya kira juga sudah dibaca oleh Pak Jokowi, hasil jajak pendapat dari sebuah lembaga terpercaya, umumnya masyarakat bangsa ini tak setuju dengan usulan Dana Aspirasi, sehingga sebenarnya aneh jika DPR memaksakannya,” paparnya.
Hal ini, lanjut Laode, artinya rakyat sebenarnya sudah juga menyadari bahwa program Dana Aspirasi itu merupakan inisiatif akal-akalan dari sejumlah politisi. Apalagi setidaknya tiga fraksi di DPR, yakni Nasdem, Hanura dan PDIP sudah nyatakan sikap menolak program, sehingga jika DPR memaksakannya melalui mekanisme voting maka boleh juga dikatakan “bertentangan dengan prinsip musyawarah mufakat” dalam mengambil kebiajakan yang terkait dengan pembangunan di wilayah NKRI – di mana harusnya dilihat secara utuh.
“Meski demikian kita pun harus terus mencermati jangan sampai pihak yang ngotot di DPR mengupayakan berbagai cara untuk meyakinkan Jokowi, seperti cara-cara barter kebijakan,” tandasnya. (Asma)
