Sabtu, 8 Oktober 22

Jokowi Harus Partisipasi Terhadap Publik

Jokowi Harus Partisipasi Terhadap Publik

Jakarta – Kalangan aktivis pejuang HAM, anti korupsi maupun dan pengamat kebijakan, memberikan penilaian terhadap sikap Presiden Jokowi dalam memilih dan menentukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Mereka mengritisi sikap Jokowi yang tidak melibatkan publik atau Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon Kapolri sebagaimana Jokowi pernah melakukan di awal penentuan calon menterinya.

“Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kapolri itu karena keperpihakan politik, ini terbukti Jokowi tidak melibatkan KPK atau PPATK untuk memeriksa jejak mereka sebelumnya. Melihat posisi ini ada diskriminasi antara kebijakan memilih menteri, dimana sebelumya Jokowi meyerahkan kepada KPK dan PPATK, sedangkan Polri tidak. Ya meskipun waktu pemilihan menteri itu tidak memuaskan di mata rakyat,” ungkap Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, dalam diskusi “Politik 2015 Berpihak pada Siapa?” yang digelar Gerakan Derkrit Rakyat Indonesia di Jakarta, Minggu (11/1).

Haris Azhar menilai Jokowi tidak cakap dalam menempuh proses yang ada, Menurut dia, sepantasnya Jokowi dalam menentukan Kapolri sebelumnya memberikan nama-nama ke KPK, PPATK, Perpajakan atau Komnas HAM, dan tidak cukup hanya melibatkan Kampolnas saja dalam memberikan rekomendasinya.

“Kampolnas bukan lembaga independensi sepenuhnya karena mereka tidak melakukan investigasi. Beda dengan PPATK, KPK, atau Komas HAM. Apalagi sekarang Budi Gunawan ramai diisukan oleh publik terkait isu kepemilikan rekening gendut, dan saya pikir PPATK sebelumnya sudah melaporkannya,” tegas Koordinator KontraS.

Ia pun menilai, konsistensi Jokowi pasca terpilih sebagai Presiden agak menurun setelah sebelumnya, Jokowi dianggap memiliki kredibilitas ketika sebelumnya melibatkan berbagai pihak dalam menentukan pejabat negara. “Namun terbukti Jokowi sekarang tidak melibatkan KPK atau PPATK dalam menentukan Kapolri saat ini,” sesalnya.

Haris juga membandingkan dengan Politik HAM yang akan ditempuh Jokowi di tahun 2015 ini. “Di tahun 2015 indikator satu perkasus saja yang diambil, dan sampai saat ini belum ada kasus yang diambil atau memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam RPJM Jokowi melalui Politik HAM 2015 hanya melakukan penedekatan model posesif sangat kuantitif,” bebernya.

“Saya kira lanjutya Jokowi bangga dengan pembebasan Eba Bande padahal dia hanya diberi grasi, tapi kan Jokowi tidak mengkritisi persoalan hukum yang didapat. Padahal, masih banyak nasibnya seperti Eva Bande hingga sekarang tidak ditahu seperti apa penyelesaiannya,” ungkapnya pula.

Hariz juga mempertanyakan mengapa Jokowi tidak bicara kasus Munir, Kasus Papua, Palu, Talangsari, peristiwa penghilangan paksa tahun 1997,  kasus 1965-1966. “Kondisi ini Jokowi terlihat melindungi pelaku mungkin karena di sana ada Sumarno, ada Wiranto dan ada Sinarmas yang memiliki banyak perusahaan,” duganya.

Mereka mempredikisi Jokowi di tahun 2015 ini akan selalu rumit untuk menjalankan RPJM. Begitu juga mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum dalam Nawacita. “Ketertutupan serta  tidak partisipasi terhadap publik dalam mengambil keputusan akan mengurangi kredibiltas Jokowi di tengah-tengah patisipasi demokrasi,” tandasnya.

Selain Haris Azhar, hadi sebagai narasumber dalam diskusi yang digelar Geraka Dekrit Rakyat Indonesa tersebut diantaranya Ray Rangkuti, Chalid Muhammad, Romo Benny Susetyo, Sri Palupi, Arif Susanto, Riza Damanik, Dani Setiawan, dan Jeirry Sumampow. (Asm)

Related posts