Selasa, 14 Juli 20

Jokowi Harus Ambil Tindakan Cepat dalam Kasus BG

Jokowi Harus Ambil Tindakan Cepat dalam Kasus BG

Jakarta – Patut disayangkan hingga saat ini Presiden Jokowi belum juga  mengambil tindakan apapun terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Respon yang cepat dan tepat seharusnya dilakukan  oleh Jokowi  demi memagari agar masalah ini tidak  menjadi masalah politik yang semakin rumit dan kontraproduktif.

“Kalau Jokowi menarik surat pencalonan itu, dapat dipastikan ketegangan akan mereda karena di situlah inti permasalahannya,” tandas Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman SH MH kepada ObsessioN News, Rabu (14/1/2015).

Menurut Habiburokhman, saat ini posisinya serba sulit, Komisi III DPR yang tengah mengadakan fit and proper test tidak bisa menghentikan proses tersebut begitu saja tanpa ada permintaan dari pihak yang mengajukan calon yakni Presiden Jokowi.

“Sementara KPK tentu akan terus bekerja cepat menindaklanjuti penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Sangat mungkin dalam waktu dekat Budi Gunawan akan dipanggil dan ditahan,” lanjutnya.

Ia menegaskan, sebagai pihak yang mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal, hanya Jokowi lah yang bisa menghentikan perdebatan politik dalam masalah ini. “Jika ia punya hak prerogatif untuk mengajukan calon, tentu ia juga punya hak yang sama untuk membatalkan pengajuan calon tersebut,” tegasnya.

“Jokowi tak perlu takut dicap menjilat ludah sendiri kalau menarik surat pengajuan Budi Gunawan ke DPR, dalam kehidupan bernegara melakukan kesalahan adalah wajar dan tentu pernah dilakukan setiap orang, tetapi evaluasi yang cepat atas kesalahan tersebut harus segera dilakukan,” tutur Ketua DPP Gerindra.

Habiburokhman mengingatkan, kita semua tahu kalau KPK sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka, akan sangat sulit bagi orang tersebut untuk berkelit, terlebih jika orang tersebut juga merupakan figur politik.

“Budi Gunawan memang bukan seorang politisi, tetapi posisi dia sebagai calon tunggal Kapolri membuat dia menjadi figur politik paling disorot saat ini,” jelasnya.

“Kami perlu garis bawahi bahwa Budi Gunawan belum tentu bersalah, untuk itu sebaiknya dia diberikan kesempatan yang luas untuk melakukan pembelaan diri secara hukum dan bukan secara politik,” pinta anak buah Prabowo.

Menurutnya, KPK adalah salah satu dari sedikit institusi negara yang masih dipercaya oleh publik, jadi semakin kuat perlawanan politik kepada KPK justru akan menambah dukungan publik kepada mereka.

“Mulai saat ini  kita harus melakukan evaluasi serius terhadap penggunaan hak prerogatif Presiden dalam memilih pejabat publik. Salah besar jika penggunaan hak prerogatif itu dilakukan dengan mengabaikan kritikan dan masukan dari masyarakat,” tandas Habiburokhman.

Jika tidak ingin terjebak pada posisi sulit seperti saat ini, tegas dia, Presiden harus menyerap informasi sebanyak-banyaknya dahulu sebelum mengambil keputusan. “Bagaimanapun juga masyarakat adalah pihak pertama yang akan merasakan dampak dari pengangkatan pejabat publik tersebut,” terangnya. (Asm)

Related posts