Jakarta – Pusat Kajian Aksi Revolusi Mental (Permanen) mengadakan seminar nasional dengan tema catatan-catatan krisis Jokowi – JK langkah strategis revolusi mental.
Revolusi Kesehatan Revolusi Mental menjadi konsen pertama. Karena syarat mutlak sebuah negara adalah Sumber Daya Manusia (SDM). 69 tahun Indonesia Merdeka masih jauh dari harapan hidup sehat.
Data terakhir Kementrian Kesehatan RI memang mencatat sebanyak 52,8 persen dokter specialis berada di Jakarta, sementara di NTT dan Provinsi di bagian Timur Indonesia lainnya hanya 1 – 3 persen saja. Persoalan terakhir yang menjadi catatan ‘Permanen’ adalah soal pendanaan. Karena untuk tahun 2014, pemerintah hanya mengalokasikan dana 2,4 persen sampai 3,7 persen saja dana APBN untuk bidang kesehatan. Padahal undang-undang kesehatan nomor 36/2009 mengamatkan dana kesehatan sebesar 5 persen dari APBN.
Untuk itu, Presiden dan wakil Presiden terpilih, Jokowi – JK harus berani melakukan Revolusi besar – besaran dibidang kesehatan terkait dengan JKN BPJS itu salah satu unsur bidang pengobatan dan pengadaan garis besar dari Revolusi kesehatan adalah terciptanya Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Karena Hak hidup sehat dijamin oleh negara sesuai amanat UUD 1945,” ujar Direktur Kajian Permanen, Rhugby Adeana S di Hotel Treva, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).
Sementara itu, dari Lembaga Kesehatan Nahdatul Ulama (LKNU), Hanibal Hamidi mengatakan, BPJS banyak keluhan tentang audit yang harus dilakukan oleh asuransi kesehatan Jamsosetek sebelum masuk transformasi ke BPJS. Di daerah tertinggal sarana prasarana mengalami kesulitan memenuhi amanah, ada resiko dan tidak bisa dilayani, sementara sebagai anggota peserta bisa mengklaim ganti rugi.
“Bayangkan berapa banyak yang nggak bisa dicover dan minta ganti rugi, sementara itu sulit dan belum lagi sdm di daerah kepulauan sangat sulit, tapi sepakat BPJS harus berhasil,” ujar Hanibal kepada wartawan di Hotel Treva.
Untuk itulah, lanjut Hanibal, pihaknya menggagas revolusi kesehatan adalah faktor begitu dasar, air bersih dan kendali kemenkes, lucu indikator kinerja harapan hidup oleh kemenkes, tetapi kendali nasional tidak ada.
“Tidak lagi, sistem kesehatan harus dirombak secara total memastikan faktor dasar,”katanya.
“Soal siapa memegang kendali itu monggo kerso, termasuk layanan pengobatan,”tambah Hanibal.
Hanibal juga mengatakan, pastikan seluruh hal penentu dasar kesehatan tercapai, BPJS sekaligus bila dipastikan indikator dan barisabel di koordinasi ke Puskesmas.
“Kegiatan dasar KB, penyakitnya, pengobatan standar tersedia dan berfungsi di desa meyakini secara teoritis, menyelesaikan problem kesehatan,” jelasnya.
Sementara yang terjadi kegelisahan, satu dokter puskesmas keluar gedung, tetapi masyarakat diharapkan sebagai provioder primer tidak boleh kontradiktif.
“Pada saat kita memahami tentang KIS, tidak ada masalah standing legal formal tetapi KIS yang benar-benar sehat, panjang umur dan tetap sehat, apa yang disampaikan presiden terpilih, kebijakan luar biasa peka, tidak menempatkan KJS itu hanya reperentasi pengobatan dan kami recomendasi bukan hanya pada saat sakit tapi penduduk sadar untuk tetap sehat panjang umur,”pungkasnya. (Pur)
