Jakarta – Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi), menjanjikan iklim yang lebih ramah dan mudah bagi investor dengan meningkatkan infrastruktur, memperbaiki aturan, bahkan memecat para menteri yang tak cakap dalam menjalankan tugas. Untuk pertama kalinya, Jokowi mengakui 20 persen anggota kabinet diangkat berdasar janji politik kepada pihak-pihak yang mendukungnya.
“Kita ingin perekonomian tetap tumbuh. Untuk melakukan itu kita harus memiliki lebih banyak investasi dan memperbaiki infrastruktur,” kata Jokowi dalam wawancara akhir pekan lalu, seperti diberitakan Reuters, Rabu (23/7). Wawancara dilakukan dengan syarat tidak dipulikasikan sampai Jokowi resmi dinyatakan sebagai pemenang pilpres.
Kurangnya infrastruktur jalan, listrik, pelabuhan, dan layanan dasar lainnya, juga birokrasi yang korup, mulai menyadarkan investor asing. Sehingga hal tersebut perlu diperhatikan agar Indonesia yang masih berbasis sumber daya alam tetap tumbuh. “(Investor) mengatakan mendapatkan izin usaha sangat rumit. Beberapa investor mengatakan mereka membutuhkan dua tahun. Bayangkan. Jadi jika kita dapat memberikan solusi untuk mendapatkan izin usaha, saya yakin bahwa kita dapat meningkatkan infrastruktur lebih cepat,” papar Jokowi.
Sebagai catatan, Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang datang dari kalangan usaha. “Jika (menteri tidak berhasil) ada lebih dari seribu orang lain yang lebih baik di Indonesia untuk menggantikan mereka. Saya akan menggantinya. Ini sangat sederhana,” katanya. “Mereka harus bersih, mereka harus kompeten, mereka harus memiliki kepemimpinan yang baik (keterampilan) dan komitmen untuk melayani rakyat.”
Meski sebelumnya Jokowi berulang kali membantah ia berada di bawah bayang-bayang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan menegaskan tidak akan terlibat dalam politik dagang sapi di kabinet, namun Jokowi dalam wawancara itu mengakui untuk pertama kalinya bahwa sekitar 20 persen dari kabinetnya akan datang dari janji politik kepada pihak-pihak yang mendukungnya.
Dalam hari-hari pertamanya sebagai presiden, kata Jokowi, ia akan segera menetapkan tim transisi untuk membahas bagaimana mengalokasikan jabatan-jabatan di pemerintahan dan berbagai masalah yang menjadi prioritas.
Dia menunjuk beban subsidi BBM yang sekarang sekitar seperlima dari anggaran negara, yang sebagian besar dinikmati orang kaya. “Kita harus memindahkan subsidi kepada petani untuk pupuk atau infrastruktur untuk irigasi mereka. Kepada nelayan, kami dapat memberikan mesin untuk kapal mereka. Jika kita memindahkan subsidi dari bahan bakar untuk kegiatan produktif, kita akan lebih produktif,” paparnya.
Menurut Jokowi, terpenting, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat aturan yang jelas dan dari pengalamannya sebagai walikota dan gubernur, hal itu tidaklah sulit. “Hanya skala yang berbeda. Ini hanya tentang manajemen.”
Namun saat ditanyakan soal larangan ekspor mineral mentah yang banyak dikeluhkan investor, Jokowi menolak menjawab langsung. “Terlalu detil,” kata seorang pendampingnya saat wawancara.
