Selasa, 26 Oktober 21

Jokowi Enggan Disalahkan Terkait Kasus Dwelling Time

Jokowi Enggan Disalahkan Terkait Kasus Dwelling Time

Banggai, Obsessionnews – Presiden Jokowi mengakui telah mengingatkan semua pejabat terkait untuk segera menyelesaikan masalah lamanya waktu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok yang lelet. Namun peringatan itu tak diindahkan hingga akhirnya aparat kepolisian mengambil langkah hukum.

“Kalau sudah begitu memang polisi yang bertindak. Jangan menyalahkan kalau ada pejabat tertangkap di pelabuhan atau kementerian, saya sudah berikan kesempatan untuk perbaiki, tak diindahkan ya ketegasan seperti itu yang perbaiki negara ini,” ujar presiden di Banggai, Sulteng, Minggu (2/8/2015).

Jokowi mengatakan dirinya sendiri yang memerintahkan kepolisian untuk mengusut kasus dwelling time, karena hingga 6 bulan lamanya perintahnya untuk memperbaiki sistem tersebut tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh anak buahnya yang bertanggung jawab.

“Saya perintahkan saat itu harus segera diselesaikan. Sistem diperbaiki. Tapi kok nggak jalan. Saya perintahkan aparat kepolisian, coba dicek secara detil, benar kan, ada masalah di situ,” katanya.

Jokowi heran mengapa waktu bongkar muat di Tanjung Priok bisa sampai 5 hari. Padahal di negara tetangga Singapura waktu bongkar muat hanya membutuhkan satu hari saja. Lambatnya bongkar muat itu menurut presiden berimplikasi terhadap mahalnya harga produk yang dijual kepada masyarakat.

“Di Singapura 1 hari selesai bongkar muat, masak kita lebih dari 5 hari. Dan efeknya kemana, efeknya ke harga, kalau lama pengusaha bayar lebih gede, itu biaya dibebankan ke harga dan ‎masyarakat yang rugi,” ucap presiden.

Dikatakannya arus distribusi logistik yang lancar dan mudah membuat biaya transportasi mudah. Alhasil rakyat yang menikmati lantaran tidak terbebani dengan biaya bongkar muat yang membengkak.

“Saya hitung ongkos di pelabuhan, semua ongkos, kita punya pemborosan, kurang lebih Rp 740 triliun. Ini angka yang sangat besar sekali. Saya perintahkan saat itu harus segera diselesaikan. Sistem diperbaiki,” ungkapnya.

Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan kantor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada 28 Juli 2015 lalu. Hasil penggeledahan itu Kepolisian menyita uang senilai US$ 42 ribu dan Sin$ 4.000 serta menetapkan sejumlah tersangka.

Partogi Pangaribuan yang merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjadi salah satu tersangka dalam kasus dwelling time. Partogi dijerat Pasal 3 dan Pasal 6 UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur UU No. 25/2003.

Kemudian Pasal 3, 4 dan 5 Nomor 8/2010 tentang TTPPU dan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 poin a dan b, serta Pasal 12 (B) UU No. 31/1999 diubah UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain Partogi, penyidik telah menetapkan tiga tersangka yakni Kepala Subdirektorat Barang Modal Bukan Impor Ditjen Daglu Kemendag, Imam Aryanta, Pekerja Harian Lepas (PHL) Kemendag berinisial M dan pengusaha importir dengan inisial MU. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.