Jakarta, Obsessionnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencabut izin usaha terhadap perusahaan yang melakukan praktek kartel, dan melakukan pengurangan pasokan komoditi penting ke pasar, yang mengakibatkan tingginya harga.
“Respons beliau sangat mendukung upaya-upaya KPPU untuk melakukan penegakan hukum di bidang pangan,” ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/11/2015).
Syarkawi bersama rombongan dari KPPU menyambangi Kompleks Istana untuk melaporkan hasil pantauannya di 11 provinsi sentra produksi beras nasional, baik yang ada di Sumatera, Jawa, sampai Papua. Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan adanya 5 (lima) pemain besar.
“Pemain-pemain besar inilah yang menentukan harga,” kata Syarkawi seraya menyebutkan, dampak dari persekongkolan itu beras menjadi langka di pasaran, dan harganya melonjak tinggi.
Ia menilai praktek semacam itu bisa mengarah ke anti persaingan, yang sesuai perundangan yang berlaku, KPPU bisa langsung mengambil langkah penegakan hukum. Karena itu KPPU siap menjatuhkan sanksi administrasi, dan merekomendasikan pencabutan izin usaha perusahaan yang bersangkutan.
Syarkawi mengaku bahwa pihaknya sudah menyidangkan 32 perusahaan yang diduga melakukan kartel daging sapi. Perusahaan tersebut, diduga bersekongkol untuk menahan pasokan daging sapi hingga sampai ke rumah potong hewan.
“Dua bulan ke depan akan ada keputusan resmi dari KPPU mengenai dugaan kartel daging sapi,” ungkapnya. (Has)
