Kuala Lumpur – Hingga kini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih dirugikan oleh sistem birokrasi, birokrasi membuat TKI menjadi sapi perahan. Maka Jokowi diminta menghadirkan negara, meniru Filipina bagaimana mengurus migran.
Hal itu disampaikan Alice Pujiati, Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) kepada Jokowi di Kuala Lumpur, Minggu (22/11) malam, di sela-sela kedatangan Jokowi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
Jika pemerintah memang mau memperbaiki nasib TKI, maka terlebih dahulu negara harus hadir dalam pengurusan dokumen TKI. Seluruh biaya pembuatan dokumen hendaknya digratiskan.
TKI mendatangkan devisa. Katanya, TKI adalah Pahlawan Devisa. Katanya, TKI membantu pembangunan ekonomi desa melalui uang kiriman. Tetapi apa yang sudah dibuat negara untuk TKI?
Alice mengambil contoh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang sudah dihapus akhir 2014. Penggantinya, entah diberi nama apa, hingga kini masih seperti KTKLN (lama), menyulitkan TKI karena menjadi ajang bisnis pejabat.
“Di luar negeri, identitas yang diakui dan yang disyaratkan negara tempat TKI berada, hanya paspor. Namun, republik ini memberi identitas berupa KTKLN, tetapi tidak satu pun negara yang meminta KTKLN. Ini anti-logika,” katanya. (Red)
