Senin, 3 Oktober 22

Jokowi Diminta Jaga Tren Laporan Keuangan

Jokowi Diminta Jaga Tren Laporan Keuangan

Jakarta, Obsessionnews – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menilai, selama satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) laporan pemeriksaan keuangan pemerintah cenderung membaik. Untuk itu, BPK meminta Presiden Jokowi supaya menjaga tren yang baik ini.

“Memang ada tantangannya, karena di 2015 ini kita mulai mengubah pola pemeriksaan dengan cash basis menuju akrual basis,” ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis kepada wartawan seusai diterima oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka Jakarta, Senin (12/10/2015).

Harry mengatakan ada tiga hal terkait laporan keuangan pemerintah itu. Pertama, soal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua, soal kewajaran harga-harga sesuai dengan framework, dan ketiga soal sistem pengendalian internal yang dikelola oleh inspektorat jendral.

“Biasanya kalau Inpektorat Jenderal berfungsi dan berjalan dengan baik, maka yang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan biasanya akan turun pelanggarannya.”

“Dan kewajaran tentang harga-harga transaksi belanja dsb, juga makin sesuai dengan angka-angka wajar, tidak terjadi mark up dsb. Jadi, kecenderungannya, hasil pemeriksaan semester I ini terus membaik,” kata dia.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2015 diketahui, untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga (K/L) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencapai 71 persen. Sementara untuk pemerintah daerah mencapai angka 49 persen, sebelumnya (2013) masih 30 persen.

“Tadi saya sampaikan kepada presiden mohon Bapak Presiden kepada seluruh K/L mengingatkan terus supaya di tahun 2015 yang akan kita periksa di 2016, opini WDP ini meningkat ke opini WTP,” lanjut Harry

Sesuai IHPSI, menurut Harry masih ada pelanggaran atas peraturan perundang-undangan, yang mencapai 51,12 persen. Hal ini terjadi karena diduga ada kesengajaan, maupun kelalaian dari petugas yang mengelola keuangan negara untuk mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya tegas tapi sebagian dari mereka ada juga yang tidak paham.

“Itu yang kami minta kepada Presiden supaya, paling tidak dua kementerian yaitu Kemendagri dan Kemenkeu terus menerus melatih dan meningkatkan capacity building,” jelasnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.