Jumat, 7 Oktober 22

Jokowi Dihadapkan Dilema Wantimpres Selesaikan Kisruh KPK-Polri

Jokowi Dihadapkan Dilema Wantimpres Selesaikan Kisruh KPK-Polri

Jakarta – Presiden Jokowi memutuskan membentuk Tim 7 (tujuh) untuk menyelesaikan kisruh KPK – Polri, ketimbang memperdayakan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang telah dilantik beberapa hari lalu. Menurut Sekretarais Kabinet Andi Widjajanto hanya sebagain kecil Wantimpres yang memiliki kapasitas untuk bisa menyelesaikan masalah diantara dua lembaga hukum itu.

“Pada prinsipnya yang diinginkan presiden bagaimana caranya agar proses hukum yang terjadi, pak BG di KPK dan komisioner KPK di Polri bisa betul-betul dilakukan sesuai hukum,” ujar Andi di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/1/2015) malam.

Dari 9 (sembilan) nama anggota Wantimpres hanya satu yang dianggap memiliki kemampuan untuk itu yakni mantan Ketua MPR Irjen.Pol. (Purn) Sidarto Danusubrot. Sehingga praktis presiden tidak memggunakan jasa anggota Wantimpres dan lebih memilih membetuk tim baru.

“Wantimpres berikan perimbangan. Tapi kalau melihat kompetensi Wantimpres hanya beberapa, yang paling pas pak Sidarto. Yang lain beda, kalau‎ Wantimpres secara keseluruhan 9 orang, agak dipaksakan karena tidak sesuai individu-individu di Wantimpres,” katanya.

Tidak cukup sampai disitu presiden juga masih memerlukan masukan dari banyak orang. Presiden menganggap penyelesaikan kasus kpk polri harus lebih ektra hati-hati. Hari ini, presiden mengundang mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana dan anggota Kompolnas Adrianus Meliala agar presiden mendapat masukan yang lebih komprehensif.

“Dengan pertimbangan usulan dari beberapa orang yang dulu pernah terlibat tim yang tugasnya mirip. untuk dapat masukan komprehensif, supaya minggu ini kami bisa berikan opsi yang lebih baik ke presiden,” lanjut dia.

Tim tujuh bentukan presien terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen Polisi (Purnawirawan) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, serta pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Ada juga nama mantan komisioner KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas. Ditambah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif. Tim ini resmi diumumkan presiden di Istana Merdeka pada Minggu (25/1/2015) malam. (Has)

Related posts