Selasa, 10 Desember 19

Jokowi Didesak Sinergikan Seluruh Kementerian Dukung PDT

Jokowi Didesak Sinergikan Seluruh Kementerian Dukung PDT

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didesak oleh SETARA Institut untuk memastikan seluruh kementerian bersinergi dan mendukung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi.‬

Direktur Riset SETARA Institute, Ismail Hasani mengatakan, sebagai kementerian baru dengan mandat khusus  UU Desa, kementerian ini adalah leading sector implementasi UU Desa. Cakupan kerja kementerian ini tidak hanya menyalurkan dana desa dan urusan pembangunan desa, tetapi juga memastikan demokeasi ditingkat desa.

“Jokowi pun perlu mengingatkan setiap Bupati untuk tidak menjadikan dana desa sebagai bergaining politik untuk menghimpun dukungan politik,” ujar Ismail usai konferensi persnya di Kantor SETARA, Benhil, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014).

‪Selain itu, dukungan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menopang penguatan demokrasi di tingkat desa. Karena, menurut dia, sektor pemberantasan korupsi amat dibutuhkan untuk memastikan dana desa tidak dikorup yang mengantarkan para kepala desa ke penjara dan pembngunan menjadi terlantar.‬

‪”Elemen ini menjadi kunci untuk melahirkan pengawasan berbasis komunitas pada setiap desa,” ungkap Ismail.‬

‪Kalangan dunia usaha, lanjut Ismail, juga dituntut untuk turut serta membangun desa dengan instrumen UU desa. Sebab, kalangan ini saat memfasilitasi permodalan koperasi yang mampu memutus rantai keberganungan masyarakat desa pada tengkulak pemburu rente (uang).

“Karena keterputusan pemasaran hasil bumi, peternakan dan perikanan serta penghasilan desa,” jelasnya.‬

‪Para pemangku kepentingan, lanjutnya, yang selama ini bekerja untuk PNPM juga dituntut untuk memberikan akses data, berbagi pengalaman dan keterampilan tata kelola desa.‬

‪”Tetapi harus dipastikan bahwa tata kelola implementasi Uu Desa tidak replikasi praktik buuk PNPM yang dianggap tidak optimal dalam memberdayakan masyarakat, kecuali hanya menciptakan ketergantungan,” tegasnya.‬

‪Ismail menambahkan, kalangan dunia interbasional, khsususnya lebaga donor, didorong partisipasinya untuk memberikan dukungan pendanaan pada bidang pendampingan, penguatan paralegal berbasis  desa sebagai penggerak dan peran pengawasan dengan dana hibah.‬

‪”UU Desa harus memutus ranti pengenyasan kemiskinan bersumber pada utang sebagaimana dilakukan sebelumnya,” pungkasnya. (Pur)

 

Related posts