Jumat, 28 Februari 20

Jokowi Berencana Terbitkan 7 Peraturan Baru Tentang KPK

Jokowi Berencana Terbitkan 7 Peraturan Baru Tentang KPK
* Presiden Jokowi. (Foto: Setneg)

Jakarta, Obsessionnews.com – UU yang baru ternyata belum cukup untuk mengakomodir kebutuhan KPK, karenanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan tujuh aturan lagi terkait KPK. Aturan itu dibuat agar KPK lebih komprehensif dalam menjalankan tugasnya.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono membenarkan bahwa ketujuh aturan tersebut masih dalam pembahasan tim, dan sampai saat ini belum ada yang masuk ke meja Presiden.

“Memang belum sampai meja Presiden. Masih proses pembahasan,” kata Dini saat dikonfirmasi, Selasa (21/1/2020).

Dini merinci dari ketujuh aturan itu dibagi dua, tiga aturan berbentuk peraturan pemerintah (PP), sedangkan empat lainnya berbentuk peraturan presiden (perpres).

Tiga aturan yang berbentuk PP yakni:

1. Pengangkatan ketua dan anggota dewan pengawas
2. Hasil penggeledahan dan penyitaan tindak pidana korupsi
3. Pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN

Adapun empat aturan yang berbentuk perpres yakni:

1. Supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Gaji dan tunjangan pegawai KPK
3. Besaran hak keuangan dan fasilitas Dewas KPK
4. Organisasi dan tata kerja pimpinan KPK dan organ pelaksana KPK

Presiden Joko Widodo sebelumnya menandatangani Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara, Senin (6/1/2020), Perpres itu mengatur dewan pengawas membentuk organ pelaksana yang disebut dengan Sekretariat Dewan Pengawas KPK.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, Presiden Joko Widodo merancang sejumlah aturan ini karena menyesuaikan pada Undang-Undang KPK yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.