Rabu, 20 November 19

Jokowi Belum Teken UU KPK, Ada Apa?

Jokowi Belum Teken UU KPK, Ada Apa?
* Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: CNN Indonesia)

Jakarta, Obsessionnews.com – Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi dinyatakan telah berlaku 17 Oktober dan diberi nomor, yakni Nomor 19 Tahun 2019 setelah 30 hari disetujui bersama menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR beberapa waktu lalu. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun ternyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatangani beleid tersebut. Meski itu tak membuat UU KPK batal, namun muncul penafsiran bahwa sikap Jokowi itu adalah tanda-tanda akan terbitnya Perppu pencabut UU KPK.

“Sebagian pihak menafsirkan demikian, tetapi saya tidak mau berspekulasi, karena toh Perppu menjadi kewenangan Presiden,” kata politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, Sabtu (19/10/2019).

Sikap Jokowi yang memilih tak meneken UU baru itu dinilai dilakukan karena Jokowi memperhatikan aspirasi yang muncul menolak UU KPK.

“Kalau menyerap aspirasi, pasti, tidak usah kita ragu-ragu lagi. Tapi sekali lagi, sesuai UUD 1945 Pasal 20 ayat 5 memang begitu, bila suatu UU tidak ditandatangani setelah 30 hari maka otomatis dia menjadi UU. Diperkuat lagi dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” tutur Hendrawan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku belum melihat ada tanda-tanda resmi bahwa Perppu itu bakal terbit. Namun demikian, harapan orang banyak, termasuk mahasiswa dan pegiat antikorupsi, tetap harus menyala.

Tetap ada dua kemungkinan, Perppu diterbitkan Jokowi atau Perppu tidak diterbitkan Jokowi. Bila semua sudah pasti, Mahfud mengimbau agar semua ikhlas menerima keputusan Jokowi.

“Karena, secara konstitusi Pak Jokowi adalah Presiden terpilih secara sah. Ketika sudah memutuskan sesuatu yang dilematis, itu harus diterima. Kalau memtus A, yang satu nggak terima. Memutus B, yang satu tidak terima. Maka Presiden harus memutuskan sesuai kewenangannya, dan kita harus menerimanya,” tutur Mahfud.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Tri Wahyuningsih menyebut UU KPK itu resmi diundangkan meskipun tak ditandatangani presiden.

Namun saat ini meski sudah diberi nomor dan jadi lembaran negara, UU KPK belum bisa disebarluaskan. “Namun file belum dapat disebarluaskan terlebih dahulu,” ujarnya. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.