Rabu, 29 September 21

Jokowi Bebaskan 166 Warga Adat Dari Penjara

Jokowi Bebaskan 166 Warga Adat Dari Penjara

Jakarta, Obsessionnews – Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membebaskan 166 warga adat yang sebelumnya dipenjara terkait kasus hutan. Mayoritas warga tersebut tersangkut kasus pelanggaran pidana terhadap Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

“Presiden bilang akan segera kira review, kita kelompokan, kita kategorikan setiap kasus-kasus itu supaya presiden dengan landasan hukum yang kuat membebaskan mereka,” ujar Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan usai bertemu presiden Jokowi di Istana Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Abdon mengaku telah menyerahkan ke 166 nama masyarakat adat itu untuk diverifikasi kasus pidananya oleh Tim Pengaduan kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkan presiden segera mengambil keputusan membebaskan mereka yang sudah berstatus tersangka atau bahkan terpidana itu.

“Dari yang kami serahkan ke Seskab 166 hampir di seluruh tapi paling tidak itu kalau yang saya tahu paling banyak di Sumatera dan Sulawesi juga ada,” katanya.

Jokowi bebaskan adat2

Presiden tengah berencana membentuk Satuan Tugas Presiden bidang Masyarakat Adat. Pada akhir Maret, Keputusan Presiden yang mengamanatkan pembentukan Satgas akan diterbitkan. Menurut Abdon saat ini Satgas tersebut sedang dalam tahap finalisasi oleh Sekretaris Kabinet.

“Ini hanya finalisasi Keppres-nya saja kan masih ada perbedaan antara isi yang ditawarkan oleh AMAN dengan isi dari pemerintah, jadi menurut saya dua kali ketemu lagi selesai itu,” kata dia dengan nada optimis.

Kondisi masyarakat adat yang tidak terlindungi itu berkait dengan wilayah adatnya. Hampir 70 % wilayah adat kini dimasuki izin-izin IUPH, tambang dan lain-lain. Izin-izin tersebut diduga adalah bentuk perampasan atas wilayah-wilayah adat juga berakibat terjadinya dampak lingkungan.

Saat ini banyak warga masyarakat adat dipenjara ada 166 nama, ada juga yang masih buron. Belum ada mekasnisme yang permanen sebab undang-undangnya masih belum disahkan, inilah salah satu tugas Satuan Tugas Presiden untuk masyarakat adat. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.