Rabu, 11 Desember 19

Jokowi Bawa Indonesia Masuk Kategori Negara Sejahtera  

Jokowi Bawa Indonesia Masuk Kategori Negara Sejahtera   
* Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka acara Hari Koperasi di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis, (12/7/2018). (Foto: Humas Setkab/Oji)  

Jakarta, Obsessionnews.com – Empat tahun kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di sektor koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencatatkan sejumlah pencapaian. Salah satunya adalah peningkatan daya saing UMKM melalui kewirausahaan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM , rasio wirausaha di Indonesia sejak kedua pasangan itu mengambil alih tampuk kepemimpinan terus meningkat pesat. Tahun 2014 rasio kewirausahaan masih 1,4 persen, kemudian di 2016 naik menjadi 3,1 persen dan tahun ini diperkirakan meningkat lebih dari 5 persen. Dengan rasio kewirausahaan yang sudah melebihi 2 persen menandakan bahwa Indonesia masuk dalam kategori negara sejahtera.

 

Baca juga:

Pemerintahan Jokowi Sukses Jaga Stabilitas Berbagai Aspek

Perhutanan Sosial Wujud Kepedulian Jokowi kepada Petani 

Pemerintahan Jokowi Sukses Jaga Stabilitas Harga Pangan

 

Kemenkop dan UKM dalam empat tahun terakhir memang menjadikan kewirausahaan sebagai agenda prioritas untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain. Sebab, sektor ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta membuka  lapangan kerja baru. Setiap tahun target peningkatan rasio wirausaha sekitar 1 persen.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga yakin dan optimis tingkat rasio kewirausahaan Indonesia tahun ini akan setara dan selevel dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura (7 persen), Malaysia (5 persen), dan Thailand (4 persen). Target itu  diharapkan tercapai dengan kerja sama semua pihak, pemerintah pusat, pemda, kampus dan mahasiswa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pihak lainnya.

Sejumlah program yang dijalankan Kemenkop dan UKM telah berdampak terhadap meningkatnya rasio kewirausahaan. Program yang telah dilaksanakan antara lain Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP). Lewat GMP, telah terjalin kerja sama dengan 59 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

Dua program tersebut sukses memberi pelatihan bagi 117.864 mahasiswa, sarjana, dan generasi muda serta kelompok masyarakat strategis lainnya. Tak hanya itu, Kemenkop UKM telah memfasilitasi modal bagi 9.687 wirausaha pemula.

“Adanya sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian, gubernur, bupati, dan walikota, hingga swasta, saya yakin akhir 2018 ini rasio kewirausahaan akan berada di atas 5 persen,” kata Puspayoga.

Peningkatan rasio wirausaha juga dilakukan dengan memberikan akses permodalan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM. Selain itu, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit juga terus naik sampai 2018. Adapun proporsi kredit UMKM pada 2014, yakni Rp671,72 triliun, meningkat jadi Rp739,8 triliun pada 2015, dan membesar Rp781,91 triliun pada 2016.

Di sisi lain, pemerintah kabinet Jokowi-JK membuat keputusan menurunkan suku bunga KUR dari semula 9 persen menjadi 7 persen pada 2018. Suku bunga KUR sendiri beberapa tahun lalu sempat mencapai 22 persen, kemudian diturunkan jadi 12 persen 2015, terus mengecil 9 persen pada 2017, hingga tahun ini hanya 7 persen. Penurunan ini dilakukan agar UMKM bisa mendapatkan manfaat lebih besar dari KUR.

Selain menurunkan bunga, pemerintah juga menaikan plafon KUR yang pada 2017 lalu Rp106 triliun menjadi Rp120 triliun tahun ini. Itu artinya bakal lebih banyak UMKM yang mendapatkan kebagian pinjaman KUR. Penyaluran KUR saat ini terus didorong ke sektor produksi agar program kredit atau pembiayaan dari pemerintah dengan suku bunga rendah ini dapat dinikmati oleh UMKM. Bukan itu saja, pemerintah juga memberlakukan skema KUR baru, yaitu KUR khusus sektor perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.

Skema KUR khusus ini diarahkan pada kelompok usaha yang dikelola perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat. Plafon KUR khusus ditetapkan Rp25 – 500 juta untuk tiap individu anggota kelompok. Ini adalah wujud komitmen pemerintah mendorong perkebunan, peternakan, dan perikanan.

“Kita harapkan usaha masyarakat dapat terbantu melalui pemberian kredit secara berkeadilan,”ujar Puspayoga.

Selain KUR, Puspayoga mengatakan, pihaknya berhasil mengakomodasi keluhan pelaku KUMKM di seluruh Indonesia, dengan penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki omzet bruto maksimal sebesar Rp4,8 miliar per tahun. Aturan penurunan tarif PPh Final bagi para pelaku UMKM itu ditetapkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Aturan tersebut berlaku secara efektif sejak 1 Juli 2018. Alasan pemerintah memangkas tarif pajak menjadi 0,5 persen karena untuk membantu para UKM. Pasalnya selama ini tarif tersebut masih dirasa berat bagi pelaku UKM.

Penurunan tarif pajak menjadi 0,5 persen menjadi insentif yang cukup efektif untuk pelaku UMKM karena penurunan terbilang ini cukup besar. Penurunan pajak dibayar ini juga bisa meningkatkan keuntungan bersih sekaligus meningkatkan kemampuan berusaha UMKM sehingga daya saing UMKM akan menjadi lebih baik. Insentif yang demikian ini juga diharapkan bisa mendorong terciptanya semakin banyak UMKM di Indonesia, sekaligus mempercepat UMKM naik kelas. Pelaku usaha mikro naik dari usaha kecil, usaha kecil jadi usaha menengah, dan terus melaju menjadi usaha besar.

Dengan tarif pajak yang tidak memberatkan, diharapkan pula semakin banyak orang mau menjalankan UMKM dan berwirausaha. Para pelaku UMKM juga secara tidak langsung akan didorong untuk menjalankan pembukuan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penurunan pajak ini setidaknya menjadi solusi bagi pertumbuhan bisnis UMKM. Apalagi saat ini pelaku usaha sedang dihadapkan pada perkembangan dunia yang mengalami pergerakan revolusi industri 4.0 yang mendorong perubahan demikian cepat. (Hasan S.)

Artikel ini dalam versi cetak telah dimuat di Majalah Men’s Obsession Edisi Januari 2019 dengan judul “Era Jokowi Mengubah Indonesia Menuju Negara Sejahtera”.

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.