Obsessionnews.com – Presiden Jokowi banyak minta maaf jelang lengser pada 20 Oktober 2024. Setelah TNI-Polri, maaf juga disampaikan Kepala Negara kepada jajaran kabinet.

Permintaan maaf disampaikan memanfaatkan momen sidang paripurna terakhir Kabinet Indonesia Maju (KIM), di IKN, Jumat (13/9). Seluruh anggota kabinet termasuk presiden terpilih yakni Menhan Prabowo Subianto turut hadir.

Baca juga: Jokowi Minta Maaf, Pengakuan Gagal?

“Terakhir saya juga ingin meminta maaf kepada bapak ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi, dan ada hal-hal yang kurang maksimal sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujar Jokowi.

Jokowi sempat terdiam ketika menyampaikan permohonan maaf. “Saya rasa itu,” tutupnya mengakhiri pernyataan.

Sebelummya, Eks Gubernur DKI dan Wali Kota Solo mengumpulkan pejabat TNI-Polri di IKN, Kamis (12/9). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi yang menyandang status panglima tertinggi menyampaikan permintaan maaf.

Baca juga: Jokowi Minta Maaf, Ketua DPR Angkat Topi

Bukan kali ini saja suami Iriana Widodo menyampaikan maaf. Membuka bulan kemerdekaan di Istana Negara dengan zikir dan doa kebangsaan, Jokowi juga menyampaikan permintaan maaf.

“Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,” kata Jokowi, awal Agustus yang lalu.

Banyak kalangan mengeritisi permintaan maaf Jokowi. Maaf yang disampaikan idealnya diiringi dengan laporan pertanggungjawaban agar pemerintahan ke depan bisa melakukan banyak perbaikan dari kekurangan rezim terdahulu.

Baca juga: Maaf Jokowi Biar Sejarah yang Putuskan

Permintaan maaf juga disampaikan dalam sidang tahunan MPR memeringati HUT kemerdekaan. Dia mengaku tidak bisa memuaskan banyak pihak dan masa kerja 10 tahun sebagai presiden tidak cukup untuk menuntaskan persoalan bangsa.

“Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai,” kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR.

Tak lama permintaan maaf disampaikan, DPR-pemerintah malah berkolaborasi membegal putusan MK dengan merevisi UU Pilkada. Jokowi selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tidak mau menegaskan sikap tunduk konstitusi hingga akhirnya rakyat melawan dan RUU Pilkada batal disahkan. (Antara/Erwin)