Jakarta, Obsessionnews.com – Jaksa Agung HM Prasetyo menilai praktek pungli yang belakangan heboh pasca operasi tangkap tangan di kantor Kementerian Perhubungan, sudah masih terjadi, sehingga untuk mendukung upaya pemberantasan pungli, Presiden Jokowi mempertimbangkan akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres).
“Rasa nanti Keppres ya dan tentu pemerintah sekarang bertekad untuk pungli ini diberantas. Gubernur kita juga mengusulkan tentunya harus berkelanjutan tidak boleh hanya sporadis begitu karena sudah begitu masifnya,” ujar Prasetyo usai mengikuti rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi memberikan penegasan lagi bahwa akibat pungli itu menambah kesengasraan masyarakat yang selalu berhubungan dengan masalah perizinan, pertanahan, hingga peradilan. Tidak hanya itu, pungli juga bisa menurunkan ekonomi, mengganggu arus lalu lintas barang serta mengusik masyarakat pencari keadilan.
“Tentu kita tidak bisa generalisir, kita lihat case by case seperti apa tapi bagaimamapun pungli ini harus diberantas karena praktik pemerasan seperti ini orang katakan membudaya masif menahun akhirnya tentunya banyak dampak negatif yang ditimbulkan,” katanya.
Pungli juga dinilai bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah, berpengaruh pada menurunnya wibawa pemerintah di mata masyarakat karena menjadikan masyarakat sebagai korban. “Bayangkan orang mau urus akte kelahiran bayar, urus KTP bayar, bahkan naik haji pun bayar,” tegasnya.
Sementara itu, terkait satuan tugas pemberantasan pungli bentukan Presiden Jokowi, Prasetyo memastikan akan dipimpin oleh Menko Polhukam Wiranto, sedangkan anggotanya di antaranya berasal dari Polri dan Kejaksaan. Tim yang terlibat di sini dijamin memiliki integritas tinggi.
“Tentunya dipilih orang-orang yang punya integritas. Ya kan, kan kalian mengatakan kalau mau sapu besih, sapunya juga harus bersih,” kata Prasetyo. (Has)
