Jakarta – Presiden Jokowi meminta kasus hukum yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Komjen (Pol) Budi Gunawan tidak boleh di intervensi oleh siapapun. Dia berharap proses ini bisa berjalan sercara transparan dan terbuka.
“Proses hukum personil KPK dan Polri harus dibuat terang benerang, harus dibuat transparan, proses hukumnya harus transparan. Dan agar proses hukum berjalan dengan baik jangan ada intervensi dari siapapun,” tegas Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Untuk itu, presiden akan mengawasi dan mengawal langsung jalannya proses hukum Bambang Widjojanto di Polri dan Komjen Budi Gunawan di KPK. Kepala Negara berharap kedua lembaga hukum itu bisa menangani kasus hukum yang sedang berjalan tanpa ada tekanan.
“Biarkan KPK dan Polri bekerja dan semuanya tidak boleh merasa sok diatas hukum. Keduanya harus membuktikan bahwa mereka bertindak benar sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
KPK dan Polri diharapkan tetap menjaga kesolidan dalam menjalin kerjasama pemberantasan korupsi. Juga menjaga kewibawaan sebagai lembaga penegak hukum bersama Kejaksaan Agung dan Mahmakah Agung.
“KPK dan Polri harus bahu membahu bekerjasama berntas korupsi. Institusi KPK dan Polri harus jaga kewibawaan sebagai instirusi penegak hiukum,” tegas Jokowi. (Has)
