Jakarta, Obsessionnews.com – Presiden Jokowi mengajak kerja sama antar lembaga negara dalam mengupayakan reformasi hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kepastian hukum diperlukan supaya Indonesia mampu bersaing di tingkat regional dan global.
“Untuk itu, sinergi dan kerja sama antar lembaga negara sangat penting dalam usaha kita bersama melaksanakan reformasi hukum dari hulu sampai hilir,” kata Jokowi dalam pertemuan silaturahim dengan Pimpinan Lembaga Negara di Istana Merdeka, Rabu (26/10/2016).
Pemerintah sejak beberapa waktu lalu telah bertekad mereformasi hukum di Indonesia secara total. Praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia yang belum memenuhi harapan masyarakat menyebabkan Presiden Jokowi hendak mewujudkan reformasi hukum.
“Saya menyadari cita-cita sebagai negara hukum belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara maupun realita dalam kehidupan rakyat sehari-hari. Jika hal ini dibiarkan maka bisa memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan pada hukum maupun pada institusi-institusi penegak hukum,” ucapnya.
Oleh karenanya, selain bersinergi dengan sejumlah lembaga negara, Presiden Jokowi juga mengharapkan dukungan dari para lembaga tersebut untuk mengatasi salah satunya aturan perundangan-undangan yang dinilai tumpang tindih. Hal ini dilakukan guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas.
“Berkaitan dengan penataan regulasi agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Saya berharap kerja sama DPR dan DPD untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundangan-undangan ini bisa kita mulai untuk diselesaikan satu persatu,” ajak Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengharapkan dukungan dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial guna memberantas mafia peradilan yang masih saja terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Presiden meminta agar aparat penegak hukum mampu bekerja dengan penuh integritas.
“Berkaitan dengan reformasi lembaga penegak hukum, agar mampu berintegritas dan bekerja lebih profesional. Saya juga minta dukungan Mahkamah Agung dan KY (Komisi Yudisial) dalam memberantas mafia peradilan atau makelar kasus,” tegasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Mohammad Saleh, Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, dan Ketua BPK Harry Azhar Azis.
Sementara yang mendampingi Presiden, Wapres Jusuf Kalla, Me, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Has)
