Senin, 29 November 21

Johan Budi Serahkan Nasibnya ke DPR

Johan Budi Serahkan Nasibnya ke DPR

Jakarta, Obsessionnews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malam ini akan mengambil keputusan soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lewat sidang peripurna DPR akan mengambil keputusan apakah menerima Perppu tersebut atau tidak.

Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut ke DPR. Dia enggan mengomentari lebih jauh karena menganggap hal itu bukan merupakan kewenangan dari KPK.

“Kalau saya pada posisi menyarahkan keputusan di DPR apakah Perppu pimpinan sementara itu disetujui ataukah tidak,” ujar Johan usai menggelar tatap muka bersama wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Bagi Johan, yang terpenting adalah hasil keputusan DPR itu bisa menjamin organisasi KPK berjalan dengan baik hingga penanangan kasus-kasus korupsi bisa dilakukan secara maksimal. Tidak sedikit kasus korupsi yang sedang ditangi KPK saat ini.

“Bagi kami yang penting adalah organisasi KPK ini tetap jalan, karena banyak hal yang sekarang tengah ditangani oleh KPK,” terang Johan.

Sesuai agenda, dalam paripurna pada Jumat malam, Ketua DPR Setya Novanto akan memberikan pidato penutupan masa sidang, sebelum dimulainya reses pada pekan depan. Dalam paripurna nanti, DPR juga akan mengambil keputusan apakah menerima Perppu KPK atau tidak.

Perppu KPK diterbitkan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat tiga pimpinan sementara KPK, yakni Taufiequrachman Ruki, Johan Budi dan Indriarto Seno Adji. Ketiganya ditunjuk Presiden untuk mengisi kekosongan setelah dua komisoner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah menyetujui Perppu KPK disahkan menjadi undang-undang. Awalnya, beberapa fraksi di Komisi III sempat mempermasalahkan dihapusnya batasan umur calon pimpinan maksimal 65 tahun, untuk memasukkan Taufiqurrahman Ruki yang sudah berusia 68 tahun.

Beberapa fraksi juga mempermasalahkan Johan Budi yang tak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Namun pada rapat pleno pengambilan keputusan kemarin, semua fraksi menyetujui perppu tersebut.‎ (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.