Jakarta – Calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak keberatan untuk membuka data pajak pribadinya. Calon Wakil Presiden dari pasangan nomor urut 2 ini pun mengklaim, jika dirinya merupakan wajib pajak yang taat selama ini. Penegasan itu disampaikan JK seusai menjalani verifikasi laporan harta kekayaannya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/6/2014). “(Saya) Terbuka, siap membuka data pajak,” kata Jusuf Kalla.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, untuk membeberkan SPT mereka. Lembaga ini menilai, dengan dibukanya SPT pajak masing-masing calon, masyarakat bisa mendapatkan gambaran asal-usul kekayaan calon.
Kalla siap membuka laporan pajak milik pribadinya selama 20 tahun terakhir. Politisi Senior Partai Golkar itu bahkan mengaku kerap mendapatkan penghargaan sebagai pembayar pajak terbaik di kota kelahirannya, Makassar. Kata Kalla, informasi mengenai pajak merupakan data terbuka yang tidak perlu dirahasiakan. “Kalau mau saya kasih, selama 20 tahun saya setiap tahun dapat penghargaan pembayar pajak terbaik di Makassar,” ungkapnya.
Dalam proses verifikasi harta kekayaan JK, KPK tidak mengajukan pertanyaan khusus mengenai pajak. Namun menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pernyataan JK tentang masalah pajak bisa menjadi tolak ukur mengetahui integritas seseorang. “Apa yang dikemukakan pak JK tentang pajak sangat menarik karena bisa jadi ukuran mengkonkritkan integritas,” kata Bambang dalam sesi jumpa pers di KPK.
Jusuf Kalla menilai wajar jika harta kekayaannya bertambah sejak menjabat wakil presiden periode 2004-2009 hingga sekarang. Menurut Kalla, pertambahan nilai asetnya bukan karena dia pernah menjabat wakil presiden, melainkan karena dirinya seorang pengusaha. “Ya, nanti dibuka pada tanggal 1 Juli. Namun, kalau ada penambahan, bukan karena saya pejabat, karena saya ada usaha,” kata Kalla.
Menurutnya, klarifikasi laporan hartanya yang berlangsung selama lebih kurang tiga jam itu berjalan lancar. Dia mengakui ada data dalam laporan hartanya yang dikoreksi petugas KPK. “Ya, namanya klarifikasi tentu ada hal yang ditanyakan dan juga tentu ada hal-hal yang kita perbaiki, ada yang kurang dan lebih,” ujarnya. (Has)
