Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak dinyana ikut mengkritisi program Tax Amnesty yang dicanangkan Pemerintah beberapa waktu lalu. Diberitakan, Jumat minggu lalu (2/9), JK mengatakan bahwa target penerimaan pemerintah dari program tersebut cenderung berlebihan. Seperti diketahui, per saat ini penerimaan Negara dari Tax Amnesty baru mencapai Rp 3,88 triliun atau baru 2,4% dari total target penerimaan.
Menanggapi fenomena ini, aktivis Petisi 28 Haris Rusly, dalam pesan singkatnya di grup Whatsapp, menyindir, “Dulu Pak JK seriing marah-marah kepada Rizal Ramli karena sering mengkritik kebijakan pemerintah, padahal Rizal Ramli adalah seorang pejabat yang duduk di dalam pemerintahan. Namun, tentunya kita sangat bersyukur karena Pak JK, walaupun sebagai Wapres, telah menggantikan peran Bang Rizal Ramli.”
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra, Senin (5/9), memperkuat pandangan Haris Rusly, “Ikut bersyukur, ternyata semangat kritisisme RR diteruskan oleh Pak JK. Padahal, dulu saat masih menjabat, bila RR menyatakan otokritik semacam ini pasti para pengamat dan politisi pendukung Pak JK akan ramai-ramai menyerang RR sebagai biang gaduh, sumber keributan, ini pejabat atau kritikus, dan sebagainya. Kini, tampaknya kita semua menjadi lebih matang, hingga otokritik semacam yang disampaikan JK tidak lagi dipandang sebagai kegaduhan. Dan rakyat Indonesia pun akan semakin pintar karena kebijakan dapat diperdebatkan di muka publik.”
Seperti diketahui, mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (RR) memang semasa menjabat 11 bulan, semenjak dilantik sudah melancarkan berbagai otokritik pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang dipandangnya tidak rasional serta tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
Sebut saja tentang proyek listrik 35.000 MW, pulsa token listrik, pembelian pesawat Garuda Indonesia, perpanjangan Kontrak Freeport, pengembangan kilang LNG Blok Masela, pencabutan subsidi listrik untuk konsumen ekonomi lemah, proyek-proyek migas di pulau Jawa yang dimenangkan keluarga pejabat, reklamasi Pulau G Teluk Jakarta, dan sebagainya.
Sebagian besar otokritik Rizal Ramli sudah diakui kebenarannya dan didukung oleh publik, seperti pulsa token listrik, dan juga didukung oleh Presiden Jokowi, seperti tentang Masela, Freeport, proyek migas keluarga pejabat, dan subsidi listrik.
Kritik RR lainnya, seperti tentang proyek listrik 35.000 MW yang sulit terwujud di 2019 juga belakangan didukung oleh pengganti RR di Kemenko Maritim, Luhut Panjaitan. Lewat pernyataannya beberapa minggu lalu (23/8), Menko Luhut menyatakan, bahwa untuk mencapai 20.000 MW saja pada tahun 2019 sudah hebat.
Atau seperti kritik RR tahun lalu tentang pembelian pesawat berbodi besar oleh Garuda Indonesia yang berpotensi merugikan BUMN tersebut, juga kini dibenarkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Muhamad Haikal. Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra tersebut menyatakan (28/8) bahwa akibat pembelian yang sala htersebut, kini Garuda Indonesia menderita kerugian hingga Rp812 miliar. (Red)
