Senin, 29 November 21

Jika Terbukti Diperalat, Hukuman Mati Mary Jane Bisa Diubah

Jika Terbukti Diperalat, Hukuman Mati Mary Jane Bisa Diubah
* Kriminolog Undip Puyiono

Semarang, Obsessionnews – Penundaan eksekusi terpidana mati buruh migran asal Filipina Marry Jane di menit terakhir pelaksanaan ekskusi yang dilakukan di LP Nusakambangan, Rabu (28/4) pagi dini hari, mengejutkan publik. Dengan alasan sebagai korban human trafficking, Marry Jane berhasil membuat Presiden Jokowi menelurkan keputusan untuk menunda pelaksanaan eksekusi mati terhadap dirinya.

Kriminolog Pujiyono SH Mhum asal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, mengatakan sepanjang ada bukti dan alasan kuat terkait proses pidana yang dijalani Marry Jane, maka di saat sebelum menjelang eksekusi pun, sanksi pidana dapat ditangguhkan. “Kalau hukuman mati ini ‘kan tergantung Presiden. Selama ada bukti jelas, ya bisa diundur, walaupun di last minute seperti ini,” terangnya saat dihubungi obsessionnews.com, Rabu (29/4/2015).

Nampaknya, menurut Puyiono, hal ini semua terkait upaya yang dilakukan pihak terpidana dengan mengajukan bukti baru berupa penyerahan diri gembong narkoba di negara asal yakni Filipina yang diinfokan memperalat Marry Jane. “Jika ini bisa dibuktikan bahwa dia diperalat, bisa saja ada perubahan hukuman buat dia,” tutur dosen Undip..

Persoalan lainnya, lanjut dia, ialah apakah penundaan ini bersifat penundaan sementara atau grasi. Bila penundaan ini berupa penundaan sementara maka hukuman mati akan tetap dilaksanakan. Namun bila berupa Grasi tentunya Marry Jane dapat menikmati sisa hidupnya. Sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak pemerintah terkait permasalahan itu. “Jadi, ada yang namanya komotasi, yaitu peralihan dari pidana mati ke pidana penjara seumur hidup,” jelasnya

Ia pun menilai, tentunya penundaan terhadap Marry Jane dapat menimbulkan kecemburuan bagi pihak terpidana lain yang terlanjur ditembak mati. Menurutnya, Jokowi menilai Indonesia sekarang bukanlah hanya sekedar tempat transit bagi mafia narkoba, namun ibu pertiwi telah menjelma menjadi sasaran dan produsen.

“Terlebih di era kabinet kerja, negara yang dulunya merupakan retensionis moratorium yakni menganut hukuman mati tapi pelaksanaan dengan jangka waktu lama, sudah mulai berubah menjadi retensionis de facto. Dan juga Indonesia menganut asas keseimbangan asasi dimana ada hak asasi dan kewajiban asasi,” tandasnya.

Terkait negara lain yang kecewa dengan sikap Indonesia tetap menghukum mati ‘Duo Balinine’, Pujiyono berpendapat, pemerintah tidak perlu takut karena berpegang pada dasar hukum dan konstitusi yang jelas. Memang, bisa jadi perlawanan ekstra dari Australia dimana sampai memanggil dubesnya sangat erat hubungannya dengan pencitraan yang dilakukan Abbot menjelang pemilu di Negara Kanguru.

“Bahkan Sekjen PBB, Ban Ki Moon sudah memberikan statement bahwa eksekusi mati yang dilakukan di Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan internasional, jadi kita tidak usah takut,” tuturnya.

Puyiono menegaskan, narkoba sudah menjadi serious crime yang harus diperangi lintas negara. Walaupun bukan termasuk extra ordinary crime dalam Statuta Roma, narkoba perlahan merenggut masa depan anak bangsa. “Ia adalah fenomena dimana dunia bekerja sama untuk memberantas sampai ke akarnya,” tandas kriminolog Undip. (Yusuf IH)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.