Semarang, Obsessionnews – Kisruh konflik internal Partai Golkar yang berlarut bakal jelas-jelas merugikan Partai berlambang beringin dengan semakin mendekatnya momen pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak.
Peringatan ini disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono. “Masyarakat merasa bahwa Golkar tidak berada di posisi stabil dan berada di ujung tanduk. Apresiasi masyarakat juga ikut menurun,” paparnya saat dihubungi obsessionnews.com, Selasa (7/4).
Seperti diketahui, perpecahan Golkar antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie berujung di meja hijau bahkan mencapai ranah pidana. Tak pelak Golkar harus segera mengakhiri konflik jika ingin berpartisipasi di pilkada kelak.
“Dampaknya (di pilkada) jelas besar. Nanti Golkar tidak bisa mengusung calon. Cuma jadi penonton dia. Ga bisa pengurus ganda terus menetapkan calon,” terang pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini.
Efek kekacauan dalam internal Golkar tidak hanya berdampak di pusat saja. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar di berbagai provinisi tidak dapat berkutik mempersiapkan calon-calon pemimpin bagi Pilkada. Terang saja Golkar akan berada dalam status quo hingga terbit keputusan yang inkrah.
“Jika sampai bulan Juli pendaftaran tidak bisa, ya terpaksa, dia (Golkar) tidak dapat apa-apa,” tegasnya.
Kerugian kekuatan Golkar akan sangat terasa di luar pulau Jawa. Kantung suara Golkar selama ini terancam tidak mendapatkan posisi strategis di birokrasi dan legislatif.
Terkait dengan ditetapkan dua loyalis Agung Laksono dalam pemalsuan surat mandat dalam pelaksanaan Munas Partai Golkar Ancol oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Teguh menilai persoalan itu tidak akan mempengaruhi keputusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Yang paling utama itu urusan di PTUN. Kalau kasus pemalsuan surat mandat kan masuknya delik pidana. Beda jauh sama hukum dan politik. Gak ngefek itu ke keputusan kepengurusan partai,” tuturnya.
Teguh juga menyarankan agar kekuatan kepada hukum diperkuat. Keputusan PTUN segera ditelurkan dan semua pihak harus menghormati. “Kalau sampai ada pengurus menggunakan kekerasan ya harus berhadapan dengan hukum.” (Yusuf IH)
