Padang, Obsessionnews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) tengah merancang skema yang tepat agar data statistik tentang pembangunan Sumbar lebih valid. Selain berkoordinasi secara instens dengan Badan Pusat Statistik (BPS), juga saling sharing data dan informasi.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar Nasrul Abit meminta kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar serius berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan buku Sumbar dalam angka tahun 2016. Hal itu diperlukan, agar ke depan tidak ada lagi angka-angka statistik tentang Sumbar yang tidak valid dengan kondisi di lapangan.
“Angka statistik sangat penting untuk acuan pembangunan. Investor mau berinvestasi setelah melihat data statistik, mana daerah yang pertumbuhan ekonominya bagus. Kalau ternyata angka statistik tidak valid, kaburlah investor itu,” ujar Nasrul Abit ketika membuka Focus Group Discusion (FGD) Sumbar dalam angka, di Auditorium Gubernuran, Senin (29/2).
Menurut Nasrul Abit, untuk memperoleh data yang akurat, kepala SKPD agar membantu memberikan data pada BPS untuk dirumuskan, sehingga tersusun angka yang benar-benar menggambarkan kondisi nyata Sumbar. Ia mengingatkan kepala SKPD untuk tidak menyerahkan data rekayasa.
“Kita masih memiliki tiga daerah tertinggal. Bagaimana statistik di daerah itu, jumlah penduduk, angka kemiskinan, pengangguran. Saya sudah punya pengalaman mengentaskan Pesisir Selatan dari daerah tertinggal. Pernah ketika itu, mengajukan data pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Data yang diakui hanya dari BPS sementara yang lain tidak. Ke depan ini yang perlu diperbaiki,” ujar Nasrul Abit.
Nasrul Abid mendorong SKPD agar lebih peduli menyusun buku Sumbar dalam angka, karena kepedulian SKPD di Sumbat masih terkesan rendah. Ketidakpedulian itu, menurut Nasrul Abit dibuktikan dengan kehadiran Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar yang minim.
“Kita belum peduli dengan statistik. Padahal ini alat ukur yang penting. Coba kita lihat, berapa jumlah undangan yang hadir, khususnya dari SKPD. Ini nanti akan saya tindaklanjuti,” kata Nasrul Abit.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Sumbar Dodi Herlando mengatakan, batas akhir penyampaian data untuk menyusun angka statistik pembangungan Sumbar setiap bulan Juli.
“Penyerahan data paling lambat setiap tanggal 15 Juli,” kata Dodi.
Sumbar dalam angka merupakan buku yang berisi kombinasi data BPS dan SKPD, serta sejumlah pihak swasta tentang kinerja dan potensi di berbagai bidang yang ada di Sumbar. Buku itu dapat digunakan sebagai bahan acuan investasi, analisa, referensi arah pembangunan, serta untuk bahan dasar menjalin kerjasama dengan daerah lain.
“Kegunaan buku ini cukup banyak. Begitu pula dengan jumlah peminat datanya. Untuk itu, kami meminta ada akselarasi penyediaan data dari SKPD, serta memastikan data apa saya yang bias diberikan,” sebut Dodi. (Musthafa Ritonga)
