Jakarta – Mendekati Pemilihan Presiden (Pilpres) yang menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014 mendatang, kampanye hitam (Black Campaing)makin marak terjadi. Bahkan kampenye hitam tersebut sudah berbau SARA.
Program Mata Massa bentukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk pemantauan pemilu menerima banyak laporan pelanggaran. Kampanye hitam berbau SARA tersebut sebagian besar dilancarkan melalui internet, yakni lewat situs media online dan juga media sosial.
Ketua AJI Jakarta, Umar Idris mengatakan, selama tiga pekan pertama masa kampanye pilpres 2014, laporan terkait upaya-upaya kampanye hitam mengalir dari publik ke Mata Massa. Mayoritas laporan adalah serangan ke pasangan Jokowi-JK.
“Namun terhadap siapapun itu dilakukan, kampanye hitam berbau SARA sangat disayangkan di tengah demokrasi yang sudah dicapai negara kita,” ujar Umar di Media Center Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Kamis (19/06/2014).
Umar mengungkapkan, beberapa laporan yang masuk ke Matamassa adalah kampanye hitam yang menggunakan isu suku dan agama. Selain itu, kampanye hitam berupa usaha menebarkan fitnah dan kebencian.
Tidak hanya disitu, lanjut Umar, Matamassa juga banyak menerima laporan dugaan pelanggaran administratif, antara lain berupa stasiun televisi yang menayangkan iklan dan program blocking time mendukung salah satu capres yang melebihi waktu yang diizinkan.
“Pelanggaran lain yang juga masuk adalah kampanye di sekolah, kampanye bawa anak-anak, dan pemasangan alat peraga yang tidak pada tempatnya,” ungkapnya.
Sejak kampanye pilpres dimulai hingga kemarin, Matamassa menerima 82 laporan. Terdiri dari 36 laporan dugaan pelanggaran administratif, 21 laporan tindak pidana, dan 21 dugaan lain-lain.
Sementara itu, Pimpinan Bawaslu, Daniel Zuron mengatakan ada kampanye yang telah diatur oleh Bawaslu soal pemberitaan seperti iklan, media cetak dan Bawaslu mengawasi konten dan bentuk.
“Ini musim kampanye, semua berhak melakukaan, tapi harus inget ada point yang harus dituruti. Kita sadar terkadang tidak maksimal. Tapi disetiap daerah kita taruh pengawas,” ungkapnya.
“Tetap kita layani untuk memastikan tidak ada ruang-ruang media yang dipergunakan oleh pihak-pihak sehingga timbul banyaknya pelanggaran kampanye,” tambah Daniel.
Danil mengharapkan jika para tim kampanye atau perorangan untuk sama-sama pintar dalam bertindak agar dapat terciptanya pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu, tim kampanye harus mampu mengkordinir para pendukungnya.
“Seperti menjaga perkataan karena itu bisa menjadi bibit awal terjadinya pelaporan satu sama lain. Supaya bisa menjadi pemilu yang berkualitas, tidak boleh menggunakan isu sara, penghasutan, profokasi,”katanya.
Bawaslu sudah berkordinasi oleh pihak Kemkominfo sejak awal mau menjelang pemilu. Sebab, pengawasan di media masa bukan hanya diawasi oleh perorang tapi ada alatnya lagi. Bawaslu sangat mendukung upaya-upaya AJI, karena Bawaslu adalah wadah yang bisa menerima pengaduan.
“Kita apresiasi ada hal-hal Bawaslu yang bisa dilakukakan tapi ada juga yang harus dikoordinasikan,”ungkap Daniel.
Akan tetapi, kata Daniel, mengenai masalah dunia maya, Bawaslu tidak mengawasi. Karena Bawaslu sifatnya mengawasi dilapangan. “Pengawas bawaslu dilapangan itu sifatnya sudah sigap dan siap,”pungkasnya. (Pur)
