Semarang, Obsessionnews – Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai persiapan Pilkada nyatanya belum dimiliki seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sebagaimana disampaikan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo, Rabu (3/6/2015).
Menurutnya, baru 6 Kabupaten yang sudah menyiapkan dan menandatangani NHPD. Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Semarang, Kendal, Pemalang, Blora, Wonosobo dan Boyolali. Sedangkan 15 Kabupaten/Kota lain belum mempunyai NPHD.
“Bahkan Kabupaten Rembang, Purbalingga, Kota Surakarta, Sukoharjo dan Kota Magelang belum membuat kesepahaman jumlah kebutuhan dana pengawasan dengan alokasi yang disediakan tiap Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Disisi lain, lanjut Teguh, sejumlah Bupati dan Walikota belum memahami pentingnya NHPD terhadap keberlangsungan Pilkada. Sehingga banyak dari mereka terkesan membiarkan saja persoalan ini.
Selain itu, Teguh mengakui belum yakin bisa mewujudkan instruksi pemberlakuan NHPD sesuai batas waktu yang ditetapkan Mendagri. Hal ini disebabkan NHPD harus dilakukan register anggaran ke Departemen Keuangan melalui Bawaslu Jateng untuk proses pencairan dana hibah.
“Kami berharap pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Desk Pilkadanya untuk segera membantu permasalahan ini. Karena Mendagri sendiri telah memberi batas waktu kepada daerah yang melakukan Pilkada untuk mencairkan dananya maksimal tanggal 3 Juni 2015 ini,” jelasnya.
Pihaknya juga terus mendata pemda yang belum memfasilitasi saran dan prasarana yang ada. Dari pantauan Bawaslu, penyediaan anggaran masa tugas Panwascam dan PPL berbeda dengan jajaran KPU lainnya. “Karena mereka sudah diberi uang kehormatan dari APBN dan beberapa hal lain yang sangat variatif,” ucapnya.
Terkait hal tersebut, anggota Komisi A DPRD Jateng, Amir Darmanto menanggapi kebanyakan Panwas daerah selalu mengeluh minimnya anggaran. Padahal kinerja Panwas di tahun-tahun sebelumnya kurang baik. “Memangnya kurangnya berapa? Udah itu Panwas dan Bawas di audit saja lah anggaranya. Masak tiap Pilkada mengeluh kurang terus anggaran,” tuturnya.
Terlebih masyarakat mengeluhkan kinerja Panwas yang masih tersangkut money politic. Pasalnya, banyak anggota Panwas mendukung salah satu calon Kepala Daerah.
“Kalau sudah begini, benar apa gak idealis Panwas bisa terjaga? Kalau anggaran ditambah kinerja juga harus diperbaiki sehingga kasus yang masuk selama Pilkada juga sesuai proses,” tutup Amir. (Yusuf IH)
