Selasa, 30 November 21

Jelang Pemilu Potensi Jual Beli Data Pribadi Marak

Jelang Pemilu Potensi Jual Beli Data Pribadi Marak
* Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar di acara Sidak Bawaslu Kota Cilegon, Banten, Kamis (11/11/2021). (Foto: Kapoy/obsessionnews.com)

Banten, obsessionnews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menduga adanya potensi kecurangan pemilu akibat maraknya jual beli data pribadi milik warga negara Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar di acara Sidak Bawaslu Kota Cilegon, Banten, Kamis (11/11/2021).

“Sekarang kita agak heboh dengan data warga negara yang diperjualbelikan. Itu menjadi concern Bawaslu,” kata Fritz.

Kecurangan yang dapat diakibatkan oleh penjualan data tersebut adalah potensi kecurangan pada saat pendaftaran partai politik untuk mengikuti pemilihan umum, serta pendaftaran calon independen untuk pemilihan kepala daerah.

“Kan pendaftaran partai politik ada seperseribu dari jumlah penduduk untuk memasukkan jumlah anggota partai politiknya, itu kan bisa saja data-data (warga negara yang diperjualbelikan) tersebut dipakai,” tuturnya.

Oleh karena itu harus ada proses verifikasi melalui sensus untuk memastikan kebenaran data yang digunakan oleh partai politik atau calon independen pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan.

“Harus ada proses verifikasi yang lebih detail oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu diberikan kesempatan untuk melihat hasil dari verifikasi tersebut,” ucapnya.

Menggunakan data warga negara yang diperjualbelikan oleh pihak peretas atau pihak ketiga merupakan salah satu tindakan ilegal. Menggunakan data tersebut, menurut dia, dapat mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat terkena sanksi akibat pelanggaran hukum pidana.

Mereka akan dikenakan pelanggaran hukum pidana, baik karena melanggar Undang-Undang Pemilu maupun pelanggaran Undang-Undang Pidana.

“Misalnya memalsukan tanda tangan. Kami sebagai Bawaslu memperingatkan pihak-pihak agar tidak menggunakan data tersebut dalam proses Pemilu maupun Pilkada 2024,” tutur dia. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.