Kamis, 6 Oktober 22

Jangan Protes Hukum Mati, Silakan Gugat UU

Jangan Protes Hukum Mati, Silakan Gugat UU

Jakarta, Obsessionnews – Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menegaskan, keputusan eksekusi mati dua pelaku narkoba ‘Bali Nine’ asal Australia maupun pelaku narkoba asal Brasil, adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah Indonesia. Presiden RI Jokowi hanya menjalankan perintah undang-undang sebagai komitmen penegakan hukum.

“Dunia internasional harus menghargai kedaulatan dan otoritas Indonesia dalam menegakkan hukum. Maka, protes pemerintah Brasil termasuk juga Australia salah alamat. Sebagai upaya pemerintah membela warga negaranya yang dihukum di negara lain, hal itu wajar. Tapi negara asing tidak boleh berpretensi menekan atau memprotes keputusan hukum pemerintah Indonesia,” tandas Boni Hargens kepada Obsessionnews.com, Selasa (24/2/2015).

Ia pun mengingatkan pihak pegiat HAM yang memprotes eksekusi hukuman mati adalah suatu sikap ‘kebodohan‘. “Kalau yang dipersoalkan adalah hukuman mati, maka seharusnya KUHP dan UU terkait yang perlu dikaji. Para pegiat hak asasi manusia silakan mempersoalkan UU yang memungkinkan adanya hukuman mati, tetapi tidak boleh menggugat keputusan pemerintah saat ini karena UU memerintahkan begitu,” tegasnya.

Jadi, lanjut Boni, jelas bukan keputusan hukum pemerintahan Jokowi yang dipersoalkan. “Jokowi sudah bekerja berdasarkan hukum. Tidak ada yang salah. Kalau UU kita sudah melarang adanya hukuman mati, maka otomatis pemerintah juga tidak mungkin memaksakan eksekusi mati pada terpidana,” jelasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Dr Moeldoko menegaskan, TNI akan mendukung langkah-langkah hukum Presiden RI Joko Widodo terkait eksekusi hukuman mati, dan Mabes TNI bereaksi atas penolakan Pemerintah Australia terkait rencana eksekusi hukuman mati terhadap dua warganya, Andrew Chan dan Myurn Sukumaran.

“Untuk memperkuat dukungan TNI, saya selaku Panglima TNI dan para Komandan pasukan khusus akan membuat perencanaan yang detail bersama-sama Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan yang bersifat fisik maupun non fisik,” tegas Jenderal Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (20/2).

Unsur intelijen dan alat tempur akan disiagakan yang setiap saat dapat digerakkan. Para komandan sàtuan khusus juga harus bersiap-siap. Kesiapan pasukan khusus TNI ini tentu tidak melihat atau mendefinisikan dari salah satu negara. “Tetapi sekali lagi, TNI sangat memahami kemungkinan-kemungkinan ancaman tersebut. Setelah saya perintahkan hari ini para komandan satuan khusus sudah menyiapkan dirinya dengan baik,” tegas Panglima TNI.

“Kami sangat memahami resiko atas kemungkinan terjadinya  lost generation akibat narkoba. Kita mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Joko Widodo dalam bentuk apapun, termasuk pemberian hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba,” tandasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.