Jakarta – Masing-masing kubu Calon Presiden (Capres) masih saja mengekpose hasil perolehan suara luar negeri berdasar metode exit pool. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri menyatakan hal itu benar adanya, karena penghitungan suara luar negeri baru akan dilakukan pada 9 Juli 2014 nanti, bersamaan dengan Pilpres dalam negeri.
“Kita berharap sikap masyarakat menunggu penghitungannya pada 9 Juli 2014,” ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Riskiansyah kepada Obsessionnews di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).
Ferry juga mengatakan, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, tidak bisa menentukan bahwa exit poll itu benar atau salah, namun lagi-lagi KPU menyarankan kalau untuk resminya agar lebih pasti dilihat nanti pada tanggal 9 Juli nanti.
“Ya kita nggak bisa menilai seperti itu, tapi untuk resminya kita akan melihat itu pada tanggal 9 Juli,” ungkapnya.
Selain itu, KPU juga tidak dapat menilai apa ada dampak atau pengaruh exit poll terhadap pemilih Pilpres 9 Juli nanti, karena menurut Ferry itu bukan kapasitas dari KPU untuk menjawab apakah itu benar bedampak atau tidak pada pemilu 9 2014 nanti.
“Kita tidak dalam wilayah itu yah untuk menilai, biar masyarakat yang menilainya. Jadi bukan kapasitas KPU ada dampak maupun tidak ada dampak dalam menilai itu,” pungkasnya.
DPR Desak KPU dan Bawaslu Periksa Pihak-pihak yang Keluarkan Hitung Cepat Pilpres Luar Negeri
Menyusul munculnya hitung cepat Pilpres di luar negeri yang membingungkan masyarakat, Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memeriksa pihak-pihak yang sudah mengeluarkan rilis mengenai hitung cepat Pilpres di luar negeri yang berlangsung lebih awal dari Pilpres di tanah air.
“Munculnya hitung cepat di luar negeri ternyata banyak keanehan-keanehan. Karena itu, kami mengimbau pada Pilpres nanti tidak ada pihak-pihak yang menyebarkan sesuatu yang bisa menimbulkan aksi-aksi provokatif,” tegas Agun Gunandjar Sudarsa pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (7/7/2014).
“Jadi, mari kita ciptakan politik yang beradab. Contohnya dari media massa, ada dua media masa yang lupa diri, lupa dengan kode etik jurnalistik, baik media cetak, elektronik, online ya itu komunikasi, buat emosi masyarakat,” ujarnya.
Menurut politisi Golkar itu kinerja Bawaslu dan KPU sudah maksimal. Tapi, Agun merasa aneh dengan pihak-pihak luar yang sering kali protes dengan kinerja Bawaslu dan KPU. “Itu mesti diteliti, diselidiki yang protes dipanggil saja. Ada apa sih sesungguhnya, di interview saja, tanya anda punya kepentingan apa. Tapi kalau memang ada kesalahan dari KPU, ya kita salahkan. Tapi masak KPU mau buat sengaja kesalahan,” katanya.
Selain itu Agun mengimbau keberhasilan berlangsungnya pemilu 9 Juli bukan hanya tanggung jawab pemerintah, KPU dan Bawaslu, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat. “Jangan hanya mengandalkan KPU dan Bawaslu, ini tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan merasa aneh dengan hasil hitung cepat yang sudah keluar dari masing-masing timses pasangan capres pada Pilpres di luar negeri tersebut, karena memang belum ada perhitungan. “Bagaimana melakukan hitung cepat, kami belum menghitung. KPU akan menghitung bersama dengan Pilpres 9 Juli mendatang sampai tanggal 13 Juli. Jadi belum ada angka-angka itu,” tegas Hadar. (Pur)
