Sabtu, 6 Juni 20

Jangan Main Hukum, Jangan Main Hakim Sendiri!

Jangan Main Hukum, Jangan Main Hakim Sendiri!
* Penegakan hukum - ilustrasi.

Oleh: Pierre Suteki A, Pengamat Kebijakan Publik

Tersiar berita melalui situs online yang menyatakan bahwa Kepolisian Resor Buleleng menangkap seorang pria asal Desa Panji Dauh Pura, Kabupaten Buleleng. Pria bernama lengkap I Gusti Putu Adi Kusuma Jaya itu ditangkap pada Jumat 27 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA. Pria yang berprofesi sebagai advokat itu ditangkap pihak berwajib lantaran diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian, penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Presiden, Kapolri dan Gubernur Bali melalui siaran langsung di Facebook terkait dengan penanganan pandemi covid-19. Pria itu menuduh bahwa pemerintah dan jajarannya “tidak mampu” menangani wabah ini dengan baik, dan lain-lainnya yang dianggap oleh petugas hukum sebagai “hate speech”.

Menangggapi berita tersebut saya, berpendapat apakah tidak lebih baik, untuk sementara kasus-kasus yang disebut HATE SPEECH itu ditangguhkan, tidak usah diurusi. Dalam keadaan panik, orang bisa saja “ngomel” semaunya sendiri. Ya kalau mau adil, siapa pun yang bicara hate speech atau hoax, tangkap dong!

Mengatakan: “Yang miskin supaya melindungi yang kaya dengan cara tidak menularkan penyakitnya.., itu apa bukan sangat kuat adanya dugaan “penghinaan, penodaan, pelecehan, ujaran kebencian terhadap 25 juta orang miskin di Indonesia?”. Apakah akan ditangkap? Belum lagi sebelumnya, ada pernyataan pejabat yang patut diduga berkonten ujaran kebencian dan penodaan terkait dengan “Agama adalah musuh terbesar Pancasila”, itu pun tidak dianggap sebagai delik biasa yang mestinya polisi bisa menangkap yang bersangkutan karena ini delik biasa juga. Lalu, di mana prinsip equality before the law? Cukupkah dengan klarifikasi? Kalau mau konsisten, kita ini kan NEGARA HUKUM bukan NEGARA KLARIFIKASI.

Mungkin, inilah yang disebut oleh Donald Black dengan istilah:

“DOWN WARD LAW IS GREATER THAN UPWARD LAW” Dengan kata lain: HUKUM SEPERTI PISAU DAPUR. Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Benarkah demikian?

Di satu sisi memang saya tidak pula setuju kalau ada warga yang menantang-nantang petugas hukum untuk menangkap dan lain-lain. Tidak perlu! Buat apa menantang mereka, mereka mempunyai segalanya, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat bahkan atas nama diskresi pun akan bisa dilakukan. Kalau sudah berurusan dengan “hukum”, dapat dipastikan semuanya bisa ambyar. Berbelit, prosedural, lama dan pasti menjenuhkan, bahkan bisa membuat stres semua pihak. Saya pernah berurusan dengan hukum dan begitulah adanya. Jadi, sebaiknya memang semua pihak tidak bermain-main dengan hukum, baik petugas hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Hidup di bawah ancaman pandemi seperti sekarang ini sungguh serba sulit. Demokrasi bisa lockdown, ekonomi lockdown, hukum lockdown, interaksi sosial lockdown, apa pun bisa lockdown, bahkan mental kita pun bisa lockdown. Mari kita tetap menjaga kewarasan diri dengan tetap “eling” Gusti Alloh kang murbeng dumadi (pencipta jagat raya). Mari kita “bergandeng tangan” untuk bersama mengatasi permasalahan negeri ini yang sedang nandang “pagebluk” covid-19 tanpa mencari-cari kesalahan masing-masing pihak. (*)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.