Senin, 25 Oktober 21

Jangan Kecohkan Rakyat Yang Tuntut Blok Mahakam Dikelola Pertamina

Jangan Kecohkan Rakyat Yang Tuntut Blok Mahakam Dikelola Pertamina

Jakarta, Obsessionnews – Komandan Gerakan Nasional Migas (GMN) Binsar Effendi Hutabarat merasa geram mendengar penjelasan PT Pertamina (Persero) bahwa proposal pengajuan pengelolaan Blok Mahakam tidak ditolak Pemerintah, tapi meminta Pertamina untuk melengkapi proposal dengan skenario kondisi yang ada saat ini.

“Sisi lain Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa Pertamina mendapatkan 100 persen saham Blok Mahakam, hanya saja saat eksekusinya, Pertamina diminta berdiskusi lagi terkait impact-nya,” paparnya kepada Obsessionnews, Kamis (26/3/2015).

“Pemerintah meminta Pertamina untuk mempertajam analisis proposal pengelolaan Blok Mahakam dan secara rinci menyebutkan analisis kasus per kasus, sehingga tidak terjadi kesalahan jika Pemerintah memberikan kewenangan Blok Mahakam ke Pertamina,” tambahnya.

Dalam proposal tersebut, lanjut dia, Pertamina menyampaikan nilai investasi Blok Mahakam, setelah diambil alih pasca-terminasi kontrak Total dan Inpex pada 2017, sebesar US$ 25,2 miliar selama 20 tahun. Lalu apanya yang mesti dilengkapi,” ujarnya mempertanyakan.

Ia memaparkan, sejak tahun 2008), proposal kesiapan dan kemampuan Pertamina secara resmi sudah disampaikan kepada Pemerintah. Pada saat Plt Direktur Utama Pertamina M Husen dibulan November 2014 juga sudah disampaikan surat resmi kepada Menteri ESDM Sudirman Said, yang dengan tegas menyatakan Pertamina siap kelola Blok Mahakam.

Menyusul pada 7 Maret lalu, jelasnya, Pertamina telah mempresentasikan proposal kesanggupan mengelola Mahakam di Kementerian BUMN, dalam pertemuan yang diadiri antara lain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Wamenkeu Mardiasmo, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto sendiri.

“Dengan jelas Menteri ESDM katakan, atas presentasi tersebut, Pemerintah berkeyakinan Pertamina sanggup mengelola Mahakam pasca-2017. Bahkan Pemerintah telah menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama Blok Mahakam dengan Pertamina bisa dilakukan pada 2015 meski berlaku setelah 2017. Lalu, apa lagi kekurangannya?” tanyanya kesal.

Binsar menuturkan, adanya kendala yang butuh menganalisa lebih lanjut untuk bagaimana supaya jangan ada penurunan produksi ketika di awal pengambilalihan lahan, berarti baik di pihak Pemerintah maupun Pertamina sendiri masih ada keragu-raguan.

“Padahal Blok Mahakam bernilai strategis karena saat ini produksi mencapai 280.000 barel setara minyak per hari. Asalkan proses transisi Blok Mahakam harus berjalan mulus, sehingga produksi tetap terjaga. Itu saja, kok masih ragu-ragu,” ungkap Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP).

Ia pun mengingatkan, jika Blok Mahakam harus dikelola oleh Pertamina, sesungguhnya sudah menjadi tuntutan rakyat sejak Oktober 2012, termasuk telah menjadi pesan Presiden Joko Widodo kepada Dirut Pertamina Dwi Soetjipto agar Blok Mahakam direbut kembali.

“Sebab itu, jangan kecohkan rakyat dengan berbagai alasan oleh Kementerian ESDM. Jangan pula Pertamina sampingkan dukungan rakyat. Sementara Presiden Jokowi sudah bertekad untuk merebut kembali Blok Mahakam yang hampir setengah abad dikuras oleh asing,” tegasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.