Jakarta, Obsessionnews – Pihak PT Pertamina (Persero) dikatakan oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Eko Wahyu Laksmono, sudah memiliki skema bagaimana nasib Karyawan Total E&P Indonesie yang bekerja untuk Blok Mahakam apabila nanti pengelolaan lapangan itu diserahkan Pemerintah kepada Pertamina.
Menangggapi hal ini, Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) Binsar Effendi Hutabarat mengancam akan melakukan protes jika skema yang akan diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan kepada pekerja Pertamina sendiri.
“Jangan ada diskriminasi status pekerja di Blok Mahakam jika nanti Pemerintah serahkan pengelolaannya kepada Pertamina. Sesuaikan jabatan pekerjaannya dengan gaji yang biasa diberlakukan di pengupahan perusahaan plat merah yang selama ini diberlakukan. Jangan ada hak istimewa terhadap eks karyawan Total E&P Indonesie jika nanti jadi dikelola oleh Pertamina. Jadilah mereka pekerja Pertamina, bukan Total E&P lagi,” tegas Binsar, Senin (13/2/2015).
Binsar Effendi yang juga Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966 mengungkapkan, bukankah sejak dua tahun yang lalu atau di 2012, Ketua Serikat Pekerja Nasional Total Indonesie (SPNTI) Fauzan Muttaqin sendiri sudah pernah menyuarakan hal yang serupa pada konteksnya hanya untuk tingkat kesejahteraan pekerja.
“Bukan perbedaan peralihan statusnya karena dari perusahaan asing yang kemudian jadi diistimewakan atau tingkat pengupahannya yang lebih besar ketimbang pekerja Pertamina, dalam satu jabatan atau pekerjaan yang sederajat. Jika terjadi, ini jelas diskriminasi. Mereka (Karyawan Total), harus mengikuti aturan pengupahan yang diberlakukan perusahaan sebagai Pekerja Pertamina,” tandasnya.
Jadi, menurut Binsar, tidak perlu ada skema yang membedakan antara mereka dengan pekerja Pertamina, apapun alasan atau dalihnya. Ia pun berharap agar semua pihak tidak perlu berkomentar yang bisa membikin keresahan bagi pekerja Pertamina jika skema yang dimaksud menjadi diistimewakan. “Jangan ada perlakuan bersifat diskriminatif!” seru Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) ini. (Asma)
