Rabu, 20 Oktober 21

GNM: Jangan Bodohi Rakyat Soal Blok Mahakam

GNM: Jangan Bodohi Rakyat Soal Blok Mahakam

Jakarta, Obsessionnews – Masih dalam kegeraman terhadap pembagian saham Blok Mahakam yang terakhir oleh Pemerintah dengan menetapkan Pertamina hanya memegang 70 persen, bukan lagi 100 persen. Dan, itupun dibagi ke Pemerintah Daerah Kalimantan Timur sebesar 10 persen, karena Total E$P Indonesie asal Prancis dan Inpex Corporation asal Jepang mendapat porsi sahamnya 30 persen.

“Tentu ini menjadi kekesalan rakyat yang pernah menyampaikan petisi agar Bolk Mahakam diambilalih Negara dan 100 persen dikelola oleh Pertamina. Petisi rakyat yang sudah disampaikan saat Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih berkuasa, di bulan Oktober 2012 itu, dan yang meminta era Presiden Jokowi untuk menyelesaikannya”, tutur Juru Bicara Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) Teddy Syamsuri dalam rilisnya kepada Obsessionnews, Sabtu (11/7/2015).

Menurutnya, GNM geram terhadap keputusan Pemerintah yang paradoks dan menjadikan negeri ini sebagai negeri dongeng penuh tipu-tipu. “Disebut dongeng, karena mereka yang berwenang itu buta akan sejarah perjanjian kontrak production sharing (KPS) yang membuat Total dan Inpex menguras minyak dan gas bumi (migas) di suatu kawasan delta di Kalimantan Timur (Kaltim), yang terdiri dari banyak pulau yang terbentuk akibat adanya endapan di muara Sungai Mahakam dengan Selat Makasar. Disebut Blok Mahakam karena berada di delta Mahakam yang memiliki luas sekitar 150.000 hektar (ha), termasuk di dalamnya wilayah perairan” ujarnya.

Perjanjian KPS Blok Mahakam, jelas Teddy, formalnya oleh Total ditandatangani kontrak pertama kali pada 31 Maret 1967 dengan jangka waktu 30 tahun, sebagai pengelola tunggal. Pada 31 Maret 1997 dengan bermitra Inpex, kontrak pengelolaan diperpanjang selama 20 tahun dan akan berakhir pada tahun 2017. Dalam aturan setelah dua periode kontrak, sudah tidak boleh lagi diperpanjang.

“Negara harus mengambilalih dan diserahkan langsung kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas sepenuhnya. Dalam hal ini, Pertamina. Dan, ini mengacu pada perjanjian KPS yang berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, bukan UU Migas Nomor 22 Tahun 200,” paparnya.

Pada periode 2008-2013, lanjut dia, minyak bumi nasional 15,92-16,5 persen diantaranya juga dihasilkan dari bumi Kaltim. Sementara itu, produksi Blok Mahakam menghasilkan sekitar 30 persen dari total produksi gas nasional, yakni sekitar 2,7 milyar kubik. Produksi Blok Mahakam mengasilkan 30 persen gas, melalui pengembangan ‘proyek gas laut dalam’ atau lebih sering disebut sebagai Indonesia Deepwater Development (IDD), mencapai hasil sekitar 1,300,000 juta kubik per hari.

Menjelang berakhirnya masa kontrak Blok Mahakam akhir Maret 2017, diperkirakan masih tersisa cadangan minyak 2P. Angka ini merupakan gabungan cadangan terbukti dan cadangan potensial, sebesar 200 juta barel minyak bumi serta cadangan 2P gas sebanyak 5,5 TCF (Trillion Cubic Feet). “Kondisi saat ini tentu menjadi momentum penting dan strategis bagi kita untuk mengkaji ulang, menentukan masa depan penyelamatan sumber daya alam (SDA) migas Indonesia yang tersisa di Blok Mahakam yang selama 50 tahun dikuasai asing. Dan rakyat, sudah mengerti sehingga dicetuskan petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat itu” lanjut Teddy.

Adanya pendapat Menteri Koordinator Maritim Indroyono misalnya, kata Teddy, hanya karena keputusan yang kurang tepat waktu, maka terjadi penurunan produksi sehingga timbul dampak negatif yang merugikan. Jelas Menko Maritim belum mengikuti aspirasi rakyat yang sudah memperhitungkannya lebih dulu. “Karena itu, di tengah semangat dan gairah untuk nasionalisasi Blok Mahakam, tidak perlu lagi ada menteri yang merasa khawatir atas keberlangsungan produksi migas, sehingga takut terjadi penurunan target produksi. Ini adalah tipu-tipu!” ujarnya kesal seraya menjelaskan jika jauh sebelum habis kontrak 2017, pada 2008 Total sudah ajukan kontrak ketiganya, dan tahun 2009 Pertamina juga ajukan proposal kesiapan dan kemampuannya kelola Blok Mahakam.

Tidak kalah penting dari itu, seperti diungkapkan Menteri ESDM Sudirman Said, ungkap Teddy, agar kita memiliki kesadaran dan paradigma baru yang mampu menuntun kita berpikir dan bertindak lebih bijak dan strategik. :Dibilang Sudirman, kita merasa kaya migas tetapi kita masih mengimpor. Kita merasa kaya tapi kita masih terus minta disubsidi. Kita merasa mempunyai banyak sumber energi terbarukan, tetapi tidak pernah cukup serius untuk membangunnya, sementara kita hanya fokus pada sumber energi fosil yang hampir habis,” bebernya.

“Ini adalah dongeng Sudirman yang mungkin abaikan jasmerah. Lalu penuh tipu-tipu. Disebutnya seolah-olah Pertamina yang minta, padahal pertemuan antara Total dan Pertamina di kantor Kementerian ESDM. Tidak mungkin Sudirman tidak mendikte, jika tidak mau dibilang intervensi. Padahal sebelumnya sang menteri mengekspos bahwa Pertamina akan kelola Blok Mahakam 100 persen, tapi belakangan untuk kontrak berikutnya (2018), Total dan Inpex diberikan 30 persen dan perusahaan asing ini akhirnya setuju. Luar biasa, rakyat dibodohi,” ungkapnya pula.

Malah, lanjutnya, pernyataan Sudirman jika kita tidak hemat dan tidak berupaya untuk membangun energi alternatif atau terbarukan, maka ketahanan energi kita berada dalam bahaya. Oleh karena itu, tegas dia, sudah saatnya Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang tepat dan strategis, dengan dukungan segenap warga bangsa yang cerdas dan bijaksana.

“Kesadaran bersama ini tentu menjadi penting untuk menghindarkan kita dari krisis energi, termasuk di dalamnya menyelamatkan SDA migas kita yang masih tersisa. Menurut Juru Bicara GNM ini, adalah ancaman, merendahkan Pertamina, dan para penandatangan petisi yang terdiri dari para ilmuwan, cendekiawan, pengamat, bahkan ada tokoh nasionalnya,” tegas Tedy.

Sebagai salah satu asset migas nasional yang strategis, menurutnya, Blok Mahakam memiliki urgensi bukan saja bagi masyarakat Kaltim, tapi memiliki arti dan kontribusi penting bagi bangsa ini. “Karena itu, sudah harus 100 persen dikelola Pertamina tanpa perlu pertimbangan macam-macam. Ini fokus dalam rangka penyelamatan asset SDAmigas yang sudah dikuasai oleh Negara dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tutur Teddy. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.