Senin, 20 September 21

Jangan Ada Kepentingan Lain di Balik BPK Audit KPU

Jangan Ada Kepentingan Lain di Balik BPK Audit KPU

Jakarta, Obsessionnews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana melakukan audit keuangan dan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Audit ini berdasarkan usulan dari Komisi II DPR, namun pihak DP meminta tidak ada kepentingan lain dibalik rencana tersebut.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI  dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Arteria Dahlan. Ia menyatakan, ‎bisa jadi dengan adanya perubahan ketentuan Peraturan KPU (PKPU) No.9/2015 tentang pencalonan kepala daerah, bisa dijadikan alat untuk menyerang KPU.

“Kita sepakat dilakukan audit keuangan maupun kinerja KPU. Akan harus dicermati juga kesepakatan ini tanpa syarat. Syaratnya dikaitkan dengan diterbitkannya PKPU yang oleh beberapa pihak dianggap kurang menguntungkan, khusus PKPU pencalonan,” ujarnya di DPR, Jumat (29/5/2015).

Menurutnya, posisi KPU harus diperkuat agar dapat menyelenggaran demokrasi yang berlaku di Indonesia. Sebab, dalam waktu dekat ini KPU tengah menyiapkan agenda nasional berupa pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2015. “Jadi jangan sampai audit ini menjadikan KPU tersandera kepentingan hukumnya didalam melaksanakan kewajiban hukum,” ujarnya.

Dia melanjutkan, persyaratan pencalonan Pilkada yang diatur dalam PKPU pencalonan tidak sejalan dengan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR, dimana parpol berkonflik dapat tetap mengikuti Pilkada dengan menggunakan putusan akhir pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk itu, Arteria meminta, jangan sampai putusan peradilan menyandera integritas KPU sebagai lembaga independent yang bertugas menyelenggaran Pemilu dan Pilkada. “Seperti kasus KPU Blitar. Di situ peradilan sesat, dimana putusan lembaga peradilan telah membatalkan keputusna KPU Jatim terkait pengangkatan KPU Blitar yang dalam pertimbangan hukum tidak berkorelasi dengan putusan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR  Rambe Kamarulzaman membantah pernyataan Arteria Dahlan tersebut. Rambe mengatakan, tidak ada kepentingan untuk menghancurkan KPU dibalik audit kinerja dan keuangan  KPU, lantaran telah menolak rekomendasi Komisi II tentang peraturan UU Pilkada. “Tidak ada kaitannya. Kita ingin Pilkada sukses berhasil dan menghasilkan kepala daerah yang baik dan demokratis,” kata Rambe.

Rambe juga membantah bahwa audit ini ada berkaitan atau hasil dari “kongkalikong” dengan pimpinan BPK yakni Harry Azhar Aziz yang merupakan mantan politisi PG. Melainkan, tegasnya, keterpilihannya politisi sebagai pimpinan BPK sudah berdasarkan kompetensinya sebagai lembaga yang bertugas mengaudit keuangan negara ini.  “Jangan dibawa-bawa kesana (Ketua BPK, Haris Azhar Aziz mantan politisi PG),” tegasnya.

Terkait hasil pertemuan pimpinan DPR dan seluruh pimpinan Komisi DPR dengan BPK yang salah satunya membahas soal audit KPU ini, Rambe mengatakan, BPK menyambut baik permintaan pihaknya untuk mengaudit kinerja dan anggaran KPU. “Intinya BPK setuju untuk mengaudit KPU termasuk melaporkan hasil audit KPU tahun 2014,” kata Rambe seusai Rapat Konsultasi dengan BPK. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.